GemaWarta – 08 Mei 2026 | China telah secara terbuka menolak sanksi Amerika Serikat dengan melarang perusahaannya mematuhi aturan tersebut terhadap lima kilang independen yang membeli minyak dari Iran. Langkah ini menandai perubahan besar dalam strategi China untuk melindungi jalur energinya dari tekanan asing.
Dalam beberapa tahun terakhir, sanksi AS terhadap negara-negara produsen minyak seperti Iran, Venezuela, dan Rusia tidak sepenuhnya efektif dalam menghentikan aliran minyak. Sebaliknya, minyak dari negara-negara tersebut berpindah jalur dan berakhir di China, yang merupakan importir minyak terbesar dunia.
China memanfaatkan minyak diskon dari negara-negara tersanksi untuk menjaga biaya industrinya tetap rendah. Namun, tekanan AS mulai bergeser ke jalur distribusi, termasuk kapal, asuransi, dan sistem pembayaran. Respons Beijing menandai fase baru rivalitas AS-China.
Dalam lanskap energi yang semakin dipengaruhi rivalitas geopolitik, setiap gangguan pada jalur pasokan global dapat berubah menjadi biaya tambahan di dalam negeri. Indonesia, sebagai importir minyak, sangat sensitif terhadap perubahan harga global. Ketika China mengamankan pasokan dari sumber non-sanksi, permintaan global terhadap minyak konvensional meningkat dan harga acuan seperti Brent cenderung terdorong naik.
Hal ini berpotensi meningkatkan premium untuk minyak acuan Timur Tengah, yang menjadi bahan baku utama kilang domestik. Ujungnya, biaya produksi BBM naik, yang kemudian membebani harga jual atau memperbesar kebutuhan subsidi dan kompensasi energi dalam APBN.
Dengan demikian, perubahan yang terjadi jauh di luar negeri mulai merambat langsung ke dalam negeri melalui harga yang dibayar oleh negara dan konsumen. China kemungkinan tidak akan kehilangan akses terhadap minyak Rusia, Iran, atau Venezuela, namun jika akses tersebut menjadi semakin mahal, tidak stabil, dan sarat risiko, keunggulan biaya yang selama ini menopang industrinya akan terus tergerus.
Bagi Indonesia, implikasinya tidak kalah nyata. Dalam lanskap energi yang semakin dipengaruhi rivalitas geopolitik, setiap gangguan pada jalur pasokan global dapat berubah menjadi biaya tambahan di dalam negeri. Selisih harga yang dulu dinikmati sebagai peluang kini berpotensi berubah menjadi premi risiko yang harus ditanggung, baik oleh APBN maupun masyarakat.
