GemaWarta – 05 Agustus 2026 | Pemadaman listrik yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap keandalan pasokan listrik nasional. Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan (SUSTAIN) mendorong pemerintah dan PT PLN (Persero) untuk menghapus kebijakan kuota Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, khususnya untuk rumah tangga dan komunitas.
Menurut SUSTAIN, semakin banyak masyarakat yang dapat memasang PLTS Atap, semakin besar pula peluang mengurangi ketergantungan terhadap sistem kelistrikan terpusat saat terjadi gangguan. Lead Researcher SUSTAIN, Adila Isfandiari, menilai pembatasan kuota PLTS Atap justru menghambat percepatan pemanfaatan energi surya di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas hingga 100 Giga Watt (GW) dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan, untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mempercepat transisi energi bersih.
Di sisi lain, pemadaman listrik sementara juga terjadi di beberapa wilayah, seperti Kota Banjarmasin dan Palangka Raya. PLN ULP Ahmad Yani menjadwalkan pemadaman listrik sementara di sebagian wilayah Kota Banjarmasin pada Rabu, 5 Agustus 2026, dengan estimasi durasi sekitar 3,5 jam.
Sementara itu, kebiasaan di dapur yang membuat tagihan listrik naik juga menjadi perhatian. Membiarkan peralatan elektronik dapur tetap tercolok saat tidak digunakan adalah bentuk pemborosan pasif. Solusi paling sederhana adalah mencabut kabel peralatan setelah selesai digunakan atau menggunakan terminal listrik (power strip) yang memiliki saklar on/off.
Krisis energi juga terjadi di Kuba, di mana jaringan listrik nasional lumpuh total hanya beberapa jam setelah upaya pemulihan daya berhasil menerangi sebagian wilayah Havana. Kerusakan infrastruktur tua dan kelangkaan bahan bakar menjadi pemicu utama kegagalan sistem kelistrikan.
Kesimpulan, pemadaman listrik yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dan krisis energi di Kuba menunjukkan bahwa keandalan pasokan listrik masih menjadi perhatian. Menghapus kebijakan kuota PLTS Atap dan mengurangi kebiasaan yang membuat tagihan listrik naik dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini.
