GemaWarta – 19 April 2026 | Pada Senin, 13 April 2026, Bupati Malang M. Sanusi melantik putra kandungnya, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) dalam upacara resmi di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Upacara tersebut sekaligus menjadi bagian dari serangkaian pelantikan 447 pejabat daerah, yang menimbulkan sorotan publik setelah tersirat adanya praktik nepotisme dalam penunjukan jabatan strategis.
Reaksi kritis datang dari Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyampaikan pendapatnya pada acara Sekolah Partai di Jakarta pada 18 April 2026. Hasto menyebut langkah Bupati Malang itu “kurang elok” dan menambahkan, “Kalau orang Jawa itu bilang, kurang elok, ya. Bapaknya bupati, anaknya kepala dinas.” Pernyataan tersebut menegaskan keberatan PDIP terhadap penunjukan yang dianggap mengabaikan prinsip meritokrasi.
PDIP kemudian mengeluarkan arahan resmi kepada fraksi partainya di DPR RI untuk mengkritisi keputusan tersebut. Menurut Hasto, “Fraksi PDI Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut, karena bagaimanapun juga sistem meritokrasi harus dibangun. Kami tidak bisa mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi.” Ia menekankan bahwa pendidikan politik memang dapat dimulai dari lingkungan keluarga, namun tidak boleh menjadi pembenaran bagi praktik yang melanggar keadilan dalam birokrasi.
Selain Hasto, Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, juga menambahkan bahwa apabila proses penunjukan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, tidak ada alasan untuk menghalangi hak yang sah. Namun, ia menegaskan bahwa setiap indikasi nepotisme harus diaudit oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang.
Berbagai pihak menilai kontroversi ini dapat menurunkan citra partai dan menimbulkan keraguan publik terhadap integritas pemerintahan daerah. Analisis politik menyoroti bahwa Bupati Malang, yang juga merupakan kader PDIP, berada pada posisi yang rentan karena keputusan pribadi berpotensi memicu pertentangan internal partai serta menurunkan kepercayaan konstituen.
Respons masyarakat pun beragam. Di media sosial, sejumlah netizen menuntut transparansi dan mengingatkan pentingnya penegakan meritokrasi dalam pengisian jabatan publik. Beberapa komentar menekankan bahwa kinerja Dzulfikar Nurrahman nantinya akan menjadi tolok ukur utama, sementara yang lain mengajak pihak berwenang untuk melakukan audit menyeluruh.
Secara keseluruhan, pelantikan anak Bupati Malang sebagai Kadis Lingkungan Hidup menimbulkan perdebatan luas mengenai etika politik, prinsip meritokrasi, dan akuntabilitas pejabat publik. PDIP secara tegas menolak praktik yang dinilai tidak adil, sambil mengingatkan bahwa mekanisme pengawasan harus dijalankan secara objektif untuk menjaga kepercayaan publik.
