GemaWarta – 28 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggegerkan arena politik nasional dengan mengajukan usulan agar calon presiden, calon wakil presiden, bahkan calon kepala daerah wajib berasal dari kader partai. Usulan tersebut dipaparkan oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo, pada konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026). Budi menegaskan bahwa rekomendasi ini merupakan hasil kajian kebijakan (policy brief) yang didasarkan pada kondisi saat ini, termasuk tingginya biaya politik, praktik mahar, dan lemahnya pengawasan kaderisasi di partai‑partai politik.
Menurut Budi, “Kami tetap berpedoman pada konstitusi yang berlaku, namun dalam rangka menurunkan risiko korupsi politik, kami mengusulkan agar proses rekrutmen calon tertinggi negara melalui mekanisme internal partai yang terstruktur dan akuntabel.” Ia menambahkan KPK terbuka untuk diskusi lanjutan, tidak hanya terbatas pada capres‑cawapres, melainkan mencakup seluruh sektor strategis yang rentan terhadap penyalahgunaan dana publik.
Usulan KPK mencakup beberapa poin utama:
- Setiap calon harus telah mengikuti proses kaderisasi resmi yang tercatat dalam database partai.
- Partai politik wajib menyusun peta jalan pendidikan politik bagi kadernya, termasuk pelatihan etika dan anti‑korupsi.
- Transparansi pelaporan keuangan partai harus diatur dengan standar akuntansi yang dapat diaudit secara independen.
- Pengawasan khusus dibentuk untuk memantau proses seleksi dan menghindari praktik politik uang.
Reaksi cepat datang dari kubu pendukung calon presiden Anies Baswedan. Juru bicara Anies, Angga Putra Fidrian, menanggapi bahwa demokrasi harus tetap memberi ruang seluas‑luasnya bagi semua kalangan, termasuk anak‑anak muda yang bukan kader partai. “Partai memang pintu masuk, namun tidak boleh menjadi penghalang bagi warga negara untuk maju sebagai pemimpin nasional,” tegas Angga pada konferensi pers pada Kamis (23/4/2026). Ia menambahkan pentingnya transparansi proses rekrutmen dan penurunan biaya politik sebagai prioritas utama.
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan bahwa usulan KPK “menarik” dan akan dipertimbangkan dalam rapat internal partai. Pimpinan PKB menekankan bahwa kaderisasi yang profesional dapat memperkuat legitimasi partai serta menurunkan peluang korupsi di tingkat tertinggi.
Para pakar politik menilai bahwa usulan tersebut memiliki potensi signifikan untuk memotong praktik politik uang, namun menyoroti tantangan implementasinya. Salah satu akademisi menilai bahwa tanpa adanya lembaga pengawas khusus yang independen, partai‑partai bisa saja mengganti satu bentuk kontrol dengan bentuk lain yang lebih tersembunyi. Selain itu, kebijakan ini dapat memberi beban tambahan bagi partai baru yang belum memiliki struktur kaderisasi lengkap, sehingga perlu disertai kebijakan pendukung agar tidak menutup peluang politik bagi calon independen.
KPK juga mengungkapkan temuan terkait celah tata kelola partai, termasuk belum adanya institusi pengawas khusus untuk proses kaderisasi, pendidikan politik, serta standar pelaporan keuangan. Temuan tersebut dipaparkan oleh Budi Prasetyo pada Senin (6/4/2026) di Suara.com, menegaskan bahwa biaya kampanye yang melambung tinggi memicu praktik mahar dan transaksi elektoral yang merusak integritas demokrasi.
Secara keseluruhan, usulan KPK menimbulkan perdebatan yang intens antara upaya pembersihan politik dan kebutuhan menjaga ruang partisipasi terbuka. Jika diterapkan, kebijakan ini dapat menjadi langkah penting dalam memperbaiki tata kelola partai, namun harus disertai mekanisme pengawasan yang kuat dan kebijakan inklusif bagi partai baru serta calon independen.
