GemaWarta – 06 Mei 2026 | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa sore (5/5/2026) menggelar pertemuan eksklusif di Istana Jakarta, memanggil sejumlah pejabat tinggi di bidang ekonomi termasuk Kepala PPATK, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, serta menko ekonomi dan infrastruktur. Agenda utama yang disorot ialah evaluasi transaksi keuangan yang dianggap rawan, serta upaya memperbaiki nilai tukar rupiah yang belakangan mengalami tekanan.
Berikut daftar pejabat yang hadir dalam rapat tersebut:
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
- Kepala PPATK (Pusat Pengawasan dan Analisis Transaksi Keuangan)
- Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo
- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
- Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
- Menko Pangan Zulkifli Hasan
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi
Pertemuan dimulai dengan pemaparan singkat dari Kepala PPATK mengenai tren transaksi mencurigakan yang terdeteksi dalam tiga bulan terakhir. Ia menekankan peningkatan kasus pencucian uang yang melibatkan transaksi lintas batas, serta adanya indikasi pemanfaatan platform digital untuk skema penipuan “scam” yang merugikan warga Indonesia di luar negeri. Selanjutnya, PPATK mengusulkan peningkatan koordinasi dengan otoritas perbankan dan lembaga keuangan non‑bank untuk memperkuat sistem pemantauan.
Menteri Keuangan Purbaya menanggapi dengan menegaskan bahwa Kementerian Keuangan siap menyiapkan regulasi yang lebih ketat, sekaligus memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan moneter. “KSSK datang. Yang penting saya gini, dengan fondasi ekonomi yang bagus, enggak terlalu sulit memperbaiki nilai tukar, tapi itu bukan kerjaan saya. Kerjaan bank sentral nanti dia yang jelaskan gimana cara memperbaikinya,” ujar Purbaya, mengarahkan pertanyaan media kepada Gubernur BI.
Gubernur Perry Warjiyo menyampaikan bahwa Bank Indonesia tengah meninjau kebijakan suku bunga serta intervensi pasar valuta asing. Ia menambahkan bahwa data hasil evaluasi transaksi keuangan dari PPATK akan menjadi bahan penting dalam menilai risiko sistemik yang dapat memengaruhi nilai tukar. Warjiyo juga menegaskan komitmen lembaganya untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan sektor perbankan dan non‑bank.
Selain isu nilai tukar, Prabowo menekankan perlunya sinergi antara lembaga pengawas keuangan dan aparat penegak hukum dalam menindak jaringan penipuan internasional. Ia mengingatkan bahwa kasus “scam” yang melibatkan warga Indonesia di Laos, Kamboja, dan negara lain semakin mengancam citra ekonomi nasional. Oleh karena itu, koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Badan Koordinasi Penanggulangan Terorisme dipandang krusial.
Para menko yang hadir memberikan masukan terkait kebijakan sektoral. Airlangga Hartarto menyoroti pentingnya stabilitas harga komoditas, sementara AHY menekankan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai penopang pertumbuhan jangka panjang. Zulkifli Hasan menambahkan bahwa ketahanan pangan harus tetap menjadi prioritas, terutama dalam mengantisipasi fluktuasi harga pangan global.
Secara keseluruhan, pertemuan di Istana tersebut mencerminkan upaya pemerintah pusat untuk menanggapi tantangan keuangan secara komprehensif, menggabungkan kontrol transaksi, kebijakan moneter, dan penegakan hukum. Diharapkan hasil evaluasi transaksi keuangan ini dapat diterjemahkan ke dalam regulasi yang lebih adaptif, sekaligus menurunkan volatilitas nilai tukar dan mengurangi kasus penipuan lintas negara.
