GemaWarta – 26 April 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Senin (24 April 2026) mengadakan pertemuan empat mata dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Agenda utama pertemuan tersebut mencakup pembahasan mendalam tentang keamanan nasional, penanggulangan terorisme, serta program strategis kepolisian yang direncanakan untuk mendukung stabilitas politik dan sosial di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam pembukaan, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga eksekutif dan aparat kepolisian dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Ia menyoroti ancaman siber, jaringan narkotika lintas negara, serta potensi konflik horizontal di wilayah rawan. “Keamanan bukan lagi sekadar soal penegakan hukum tradisional, melainkan harus mencakup dimensi digital, ekonomi, dan sosial,” ungkap Prabowo.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menanggapi dengan menyampaikan beberapa langkah strategis yang telah dan akan dijalankan oleh Polri. Ia menyebutkan bahwa Polri tengah memperkuat unit-unit khusus, seperti Divisi Reserse Kriminal (Dreskrimsus), Satreskrim, serta Unit Pengamanan Terorisme (Polda). Selain itu, Polri berencana meningkatkan kerjasama internasional dalam pertukaran intelijen, khususnya dengan negara-negara ASEAN dan mitra strategis lain.
Berikut ini adalah poin-poin utama yang dibahas dalam pertemuan:
- Peningkatan Kapasitas Intelijen Nasional: Pengembangan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Siber Nasional (BSSN) untuk mendukung Polri dalam mengidentifikasi ancaman siber dan jaringan terorisme.
- Program Rehabilitasi Narkotika: Penataan kembali Pusat Rehabilitasi Narkotika (PRN) dengan pendekatan medis dan sosial, serta peningkatan kerja sama dengan kementerian kesehatan.
- Reformasi Manajemen Personil Polri: Implementasi meritokrasi, peningkatan kesejahteraan, serta penegakan disiplin melalui sistem penilaian kinerja berbasis teknologi.
- Penguatan Polri di Daerah: Penempatan satuan khusus di provinsi dengan tingkat konflik tinggi, seperti Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara.
- Kolaborasi dengan TNI dan TNI-Polri: Penyelarasan operasi gabungan dalam penanganan bencana alam, operasi penegakan hukum, serta patroli perbatasan.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses reformasi kepolisian. Ia meminta Kapolri untuk menyusun laporan berkala yang dapat diakses publik, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. “Kita harus membuka ruang dialog dengan masyarakat, terutama mengenai hak dan kewajiban dalam konteks keamanan,” tegas Prabowo.
Selanjutnya, kedua pemimpin membahas rencana pembentukan satuan khusus anti‑terorisme yang terintegrasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Satuan ini akan dilengkapi dengan peralatan canggih, termasuk drone pengintai, sistem pengenalan wajah berbasis AI, serta pelatihan taktis tingkat internasional. Tujuannya adalah untuk mempercepat respons terhadap ancaman terorisme domestik dan internasional.
Dalam konteks keamanan siber, Kapolri menyampaikan bahwa Polri sedang mengembangkan unit Cyber Crime Response (CCR) yang akan beroperasi 24 jam. Unit ini akan bekerja sama dengan BSSN dalam memantau aktivitas kriminal di dunia maya, termasuk penipuan daring, peretasan, serta penyebaran konten berbahaya. Pemerintah menargetkan penurunan kasus siber sebesar 30% dalam dua tahun ke depan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan keamanan lokal. Program ini mencakup pelatihan warga dalam pengawasan lingkungan, pelaporan dini, serta penyuluhan tentang hak asasi manusia. “Keamanan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika masyarakat menjadi mitra aktif,” ujar Prabowo.
Menutup pertemuan, Kapolri berjanji akan menyampaikan rencana aksi konkret dalam waktu tiga minggu ke depan, termasuk alokasi anggaran tambahan untuk pengadaan peralatan modern dan pelatihan personel. Ia juga menegaskan komitmen Polri untuk menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi.
Dengan pertemuan empat mata ini, diharapkan sinergi antara kepresidenan dan kepolisian dapat memperkuat fondasi keamanan nasional, sekaligus menyiapkan Indonesia menghadapi tantangan global yang semakin dinamis.
