GemaWarta – 04 Mei 2026 | Jakarta, 4 Mei 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif atau pajak baru hingga pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, sekaligus mengumumkan serangkaian langkah penguatan fiskal, termasuk pengetatan aturan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026.
Dalam pidatonya, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tanpa kenaikan pajak merupakan bagian dari strategi makroekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan iklim investasi. “Kita beri ruang bagi pertumbuhan ekonomi untuk kembali menguat, tanpa menambah beban pajak pada pelaku usaha. Target kita jelas, yaitu pertumbuhan 6 persen,” ujarnya.
Langkah pengendalian fiskal tersebut tidak lepas dari temuan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengindikasikan adanya ketidaktepatan perhitungan restitusi PPN, terutama di sektor batu bara. Menurut data BPKP, pada periode 2016‑2025 restitusi PPN mencapai Rp123,4 triliun, dengan kelebihan pembayaran di industri pertambangan batu bara diperkirakan mencapai Rp25 triliun.
Untuk menanggulangi potensi kerugian, PMK 28/2026 menurunkan batas maksimal restitusi PPN yang dapat dipercepat dari Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar per masa pajak. Selain itu, kriteria wajib pajak yang berhak atas restitusi dipercepat kini dibatasi pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan nilai penyerahan antara Rp0 hingga Rp4,2 miliar dalam satu masa pajak.
- Batas plafon restitusi diperkecil: Rp5 miliar → Rp1 miliar.
- Kriteria PKP: Nilai penyerahan Rp0‑Rp4,2 miliar.
- Audit BPKP: Fokus pada periode 2016‑2025.
- Penegakan disiplin: Dua pejabat Direktorat Jenderal Pajak akan dicopot.
Purbaya menambahkan, pengetatan ini bertujuan agar proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak berjalan lebih tertib, akurat, dan tidak menekan penerimaan negara. “Kami tidak ingin uang negara mengalir ke arah yang tidak terkendali. Oleh karena itu, kami memperketat mekanisme dan menindak tegas pejabat yang terlibat dalam penyimpangan,” tegasnya.
Selain penurunan batas, pemerintah juga meluncurkan sistem digital Coretax Administration System yang mengintegrasikan data perpajakan secara real‑time. Sistem ini akan memverifikasi laporan keuangan, transaksi perbankan, dan data bea cukai secara otomatis, sehingga potensi revisi laporan keuangan yang dapat memengaruhi kelayakan restitusi menjadi sangat terbatas.
Dalam implementasinya, Coretax akan menolak secara otomatis permohonan restitusi cepat bagi wajib pajak yang pernah melakukan revisi laporan keuangan material atau memiliki opini audit dengan paragraf penjelas. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan fiskal dan mengurangi risiko kebocoran pendapatan negara.
Penegasan disiplin internal juga tercermin dari tindakan Purbaya yang mencopot dua pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Pajak. Kedua pejabat tersebut diduga terlibat dalam persetujuan restitusi yang tidak sesuai prosedur, terutama pada perusahaan batu bara yang mengajukan klaim restitusi besar secara berulang.
Menurut Menteri, langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik “jor‑joran” dalam pengeluaran dana negara. “Jika ada yang melanggar, kami siap mencopot dan menegakkan sanksi. Ini demi keadilan fiskal dan kepercayaan publik,” pungkasnya.
Secara makro, kebijakan tanpa kenaikan pajak dan pengetatan restitusi PPN diharapkan dapat menstabilkan neraca fiskal sambil mendukung pertumbuhan ekonomi. Analis ekonomi menilai bahwa kebijakan ini dapat menambah kepercayaan investor, terutama di sektor manufaktur dan jasa, yang selama ini mengeluhkan beban pajak yang tinggi.
Namun, beberapa pelaku usaha mengkhawatirkan bahwa batas Rp1 miliar untuk restitusi cepat dapat memperlambat aliran likuiditas bagi perusahaan menengah yang bergantung pada pengembalian pajak untuk modal kerja. Purbaya menanggapi hal tersebut dengan menegaskan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kriteria restitusi cepat tetap dapat mengajukan restitusi melalui prosedur standar, meski prosesnya lebih panjang.
Dengan target pertumbuhan 6 persen, pemerintah menyiapkan rangkaian kebijakan stimulus lainnya, termasuk peningkatan belanja infrastruktur, dukungan kepada UMKM, dan program digitalisasi ekonomi. Semua kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi domestik maupun asing.
Secara keseluruhan, pendekatan Purbaya mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan keinginan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengetatan restitusi PPN, penegakan disiplin pejabat, serta digitalisasi sistem perpajakan menjadi pilar utama dalam rangka mewujudkan target pertumbuhan 6 persen tanpa menambah beban pajak baru.
