GemaWarta – 18 April 2026 | Jakarta, 18 April 2026 – Peneliti forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar kembali menjadi sorotan publik setelah ia mengeluarkan pernyataan pembelaan yang menyebut dirinya sebagai “korban AI”. Pernyataan tersebut muncul menyusul laporan resmi yang diajukan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada pihak kepolisian terkait dugaan fitnah atas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Rismon, yang sempat dijadikan tersangka dalam penyidikan yang dimulai pada Maret 2025, kini resmi dicabut status tersangkanya melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan Polda Metro Jaya pada 14 April 2026.
Kasus bermula ketika Rismon mempublikasikan analisis digital pada Maret 2025 yang menyoroti potensi manipulasi pada dokumen ijazah S1, skripsi, dan lembar pengesahan Jokowi yang berasal dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Analisisnya menitikberatkan pada detail tipografi, resolusi gambar, dan metadata file, yang kemudian menjadi viral dan memicu perdebatan luas di media sosial. Pihak universitas menegaskan bahwa perbedaan font bukan bukti kuat pemalsuan, namun tekanan publik terus meningkat hingga muncul laporan resmi kepada kepolisian.
Polisi menanggapi dengan menetapkan delapan orang sebagai tersangka pada November 2025, termasuk Rismon, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, serta tokoh-tokoh lain seperti Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, dan Tifauziah Tyassuma. Tuduhan meliputi pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selama proses penyidikan, pihak penyidik melakukan pemeriksaan forensik lanjutan, wawancara saksi, dan pengujian dokumen digital untuk menilai keabsahan klaim Rismon.
Pada Maret 2026, Polda Metro Jaya membuka jalur mediasi restorative justice. Rismon mengajukan permohonan tersebut, yang kemudian disetujui oleh pihak pelapor setelah pertemuan damai di Solo (Surakarta) pada 12 Maret 2026. Rismon menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Presiden Jokowi, yang kemudian diteruskan kepada tim hukum kepresidenan. Pertemuan lanjutan pada 1 April 2026 menghasilkan kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak, menandai selesainya proses mediasi.
Berikut rangkaian kronologis utama yang menjadi titik balik kasus ini:
- Mar 2025: Rismon mempublikasikan analisis digital tentang ijazah Jokowi.
- Apr 2025: Laporan resmi diajukan ke kepolisian; Jokowi menanggapi dengan tuduhan pencemaran nama baik.
- Nov 2025: Polisi menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk Rismon.
- Mar 2026: Polda Metro Jaya mengusulkan restorative justice; Rismon mengajukan permohonan.
- 12 Mar 2026: Pertemuan pertama Rismon dengan Jokowi di Solo, permintaan maaf disampaikan.
- 1 Apr 2026: Pertemuan kedua untuk finalisasi kesepakatan damai.
- 14 Apr 2026: Polda Metro Jaya mengeluarkan SP3, status tersangka Rismon dicabut.
Pernyataan Rismon pada konferensi pers tanggal 17 April 2026 menegaskan bahwa ia merasa menjadi “korban AI” karena analisisnya diproses oleh algoritma yang tidak selalu akurat dalam menafsirkan metadata dokumen. “Saya menggunakan alat forensik digital yang memang dibangun berbasis kecerdasan buatan, namun interpretasi manusia tetap diperlukan. Saya tidak bermaksud menjelekkan nama Presiden, melainkan mengungkap potensi kesalahan teknis,” ujar Rismon.
Komisioner Besar Polisi Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menegaskan bahwa penghentian penyidikan terhadap Rismon tidak memengaruhi proses hukum terhadap tersangka lainnya. “Penerbitan SP3 terhadap Rismon merupakan hasil keputusan restorative justice yang telah disepakati semua pihak. Namun, penyidikan terhadap lima tersangka lainnya tetap berjalan sesuai ketentuan hukum,” jelasnya.
Para ahli hukum menilai keputusan SP3 sebagai langkah progresif dalam penegakan hukum Indonesia, khususnya dalam kasus yang melibatkan isu politik sensitif dan teknologi digital. Restorative justice memungkinkan penyelesaian damai tanpa proses peradilan panjang, sambil tetap memberikan keadilan bagi pelapor.
Kasus ini juga membuka diskusi publik mengenai peran AI dalam investigasi forensik digital. Beberapa pakar teknologi memperingatkan bahwa ketergantungan pada algoritma dapat menimbulkan bias jika tidak diimbangi dengan verifikasi manusia. Sementara itu, pihak kepolisian berjanji akan meningkatkan pelatihan penyidik dalam penggunaan alat AI, serta memperketat standar validasi hasil analisis.
Secara keseluruhan, pembelaan Rismon yang menekankan dirinya sebagai korban AI sekaligus proses restorative justice yang berhasil menutup kasus ini, mencerminkan dinamika baru dalam penegakan hukum di era digital. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak—dari peneliti, pejabat publik, hingga regulator—untuk lebih berhati-hati dalam menginterpretasikan data digital dan lebih terbuka pada mekanisme penyelesaian damai.
Dengan status hukum Rismon yang kini bebas, fokus selanjutnya akan beralih pada penyidikan tersisa serta upaya memperkuat kerangka kerja forensik digital yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
