GemaWarta – 07 Agustus 2026 | Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis kekurangan guru, terutama guru honorer. Kondisi ini bukan hanya terjadi di daerah-daerah terpencil, tetapi juga di sekolah-sekolah unggulan di kota-kota besar. Menurut pakar pendidikan, Prof. Cecep Darmawan, pengangkatan guru aparatur sipil negara (ASN) menjadi langkah utama untuk menjaga layanan pendidikan tetap berjalan.
Di Jawa Barat, kekurangan guru telah mencapai titik kritis, dengan kebutuhan tenaga pendidik mencapai sekitar 6.000 orang. Kondisi ini telah mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengambil kebijakan untuk mengatasi krisis ini.
Selain itu, kasus penonaktifan 29 guru non-ASN di Kota Metro juga menimbulkan keprihatinan. Mereka yang telah memiliki Sertifikat Pendidik dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) tidak lagi tercatat aktif dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sejak awal 2026. Kondisi ini membuat mereka mempertanyakan keberlanjutan pengabdian mereka dan peluang mengikuti penataan tenaga non-ASN di masa mendatang.
Pemerintah perlu segera mengambil tindakan untuk mengatasi krisis guru honorer di Indonesia. Pengangkatan guru ASN menjadi langkah utama untuk menjaga layanan pendidikan tetap berjalan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pemetaan kebutuhan guru secara berkala untuk memastikan bahwa kebutuhan tenaga pendidik dapat dipenuhi.
Dalam menghadapi krisis ini, pemerintah perlu bekerja sama dengan semua stakeholder, termasuk guru, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan krisis guru honorer di Indonesia dapat diatasi dan layanan pendidikan dapat tetap berjalan dengan baik.
