GemaWarta – 20 Mei 2026 | Presiden Prabowo Subianto menyoroti rumitnya birokrasi perizinan investasi di Indonesia. Menurutnya, proses perizinan di Tanah Air masih terlalu panjang dan berpotensi menghambat masuknya investasi. Prabowo membandingkan proses perizinan Indonesia dengan Malaysia yang dinilai lebih cepat.
Prabowo juga memprediksi potensi dana yang dapat diselamatkan mencapai USD 150 miliar atau Rp 2.646 triliun per tahun akibat praktik under invoicing atau kurang bayar dan praktik fraud lainnya. Ia menilai bahwa birokrasi perizinan menjadi rumit karena beberapa faktor, termasuk kurangnya efisiensi dan transparansi.
Selain itu, Prabowo juga meminta penyelewengan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditindak tegas. Ia mempersilakan masyarakat, hingga anggota dewan dan kepala daerah memeriksa seluruh dapur MBG dan melaporkan jika terjadi penyimpangan. Prabowo menegaskan tidak akan membiarkan terjadinya masalah yang mengganggu program prioritas pemerintah tersebut.
Prabowo juga mengakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan program MBG. Bahkan, pemerintah sudah menutup lebih dari 3.000 dapur MBG. Namun, Prabowo menegaskan bahwa program MBG merupakan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Prabowo juga meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengganti Dirjen Bea Cukai jika tidak mampu melakukan perbaikan. Purbaya menyatakan akan mengevaluasi kinerja internal sebelum memutuskan langkah pencopotan pimpinan Bea Cukai sesuai arahan Presiden tersebut.
Kesimpulan dari pernyataan Prabowo adalah bahwa birokrasi perizinan di Indonesia perlu diperbaiki untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, program MBG juga perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa program tersebut dapat berjalan efektif dan efisien.
