GemaWarta – 24 Mei 2026 | Ekspor Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar, terutama karena konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mempengaruhi jalur pelayaran di Selat Hormuz. Hal ini berdampak langsung pada penurunan ekspor kendaraan Jepang ke Timur Tengah, yang menurun lebih dari 90 persen dalam hal volume dan nilai.
Situasi ini menjadi pukulan berat bagi industri otomotif Jepang karena Timur Tengah merupakan salah satu pasar penting bagi model kendaraan asal Jepang. Pada tahun 2025, kawasan tersebut menyumbang sekitar 14 persen dari total ekspor kendaraan Jepang secara global.
Menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia telah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) sebagai lembaga satu pintu untuk mengatasi manipulasi harga ekspor komoditas. Pembentukan PT DSI ini bertujuan untuk menghentikan praktik under invoicing yang merugikan penerimaan pajak dan devisa negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengawasan PT DSI akan dilakukan secara ketat bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya. Purbaya juga menjanjikan akan mengawasi kinerja PT DSI secara ketat dan memberikan sanksi tegas bagi pegawai yang melakukan penyelewengan.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan mekanisme sanksi terhadap perusahaan yang melakukan praktik under invoicing ekspor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sanksi tersebut akan berupa kartu kuning dan kartu merah, yang akan diatur lebih lanjut.
Ekonom Wijayanto Samirin menilai bahwa sektor sumber daya alam masih menjadi penopang utama ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, perubahan tata kelola ekspor melalui PT DSI perlu dihitung secara matang agar tidak menimbulkan dampak besar terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah juga telah mengumumkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam, yang menetapkan bahwa komoditas strategis seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan paduan besi wajib diekspor melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal.
Dengan kebijakan ini, diharapkan transaksi ekspor menjadi lebih transparan, harga ekspor lebih terpantau, dan penerimaan negara lebih optimal. Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak mengambil alih bisnis swasta, melainkan hanya menata alur agar lebih tertib dan adil.
Kesimpulan, ekspor Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar, tetapi pemerintah telah siapkan strategi baru untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan pembentukan PT DSI dan kebijakan baru tata kelola ekspor, diharapkan ekspor Indonesia dapat kembali meningkat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
