GemaWarta – 21 Juni 2026 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja melalui Program Padat Karya dengan gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, yakni sekitar Rp5,7 juta per bulan dengan syarat KTP Jakarta. Program ini bertujuan meringankan tekanan ekonomi dan sosial masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran melalui penyediaan lapangan kerja inklusif di tingkat kelurahan dan RW.
Pendaftaran dilakukan secara online di situs resmi https://www.jakarta.go.id/padat-karya hingga 25 Juni 2026, dengan sosialisasi menyeluruh sampai tingkat RT/RW. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan program ini merupakan upaya nyata Pemprov DKI dalam meringankan tekanan ekonomi dan sosial yang dirasakan sebagian masyarakat, sekaligus memberikan kesempatan kerja cepat bagi warga ber-KTP DKI Jakarta.
Sementara itu, di bidang pendidikan, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar telah menyiapkan alokasi anggaran untuk guru madrasah non-ASN sebesar Rp1,5 juta per bulan. Menag menjelaskan ini juga saat mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2027 ke Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Namun, di sisi lain, kasus pelecehan terhadap siswi SMP oleh pegawai KUA di Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) memunculkan kekhawatiran tentang pengawasan dan seleksi pegawai pemerintah. Pelaku yang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rote Barat Daya terbukti telah melakukan perbuatan itu secara berulang kali.
Kasus ini menunjukkan pentingnya proses seleksi dan pengawasan yang ketat dalam merekrut pegawai pemerintah, terutama those yang bekerja langsung dengan masyarakat dan anak-anak. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua pegawai pemerintah memiliki integritas dan kompetensi yang baik untuk menjalankan tugasnya dengan profesional.
Dalam kesimpulan, pemerintah perlu memperhatikan dua hal, yaitu penyediaan lowongan kerja yang cukup dan pengawasan yang ketat terhadap pegawai pemerintah. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program pemerintah dan pegawai pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan integritas yang baik.
