GemaWarta – 23 April 2026 | Asosiasi Pengusaha Logistik E‑commerce (APLE) mengajukan laporan resmi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 15 April 2026, menuding tiga entitas TikTok—TikTok Pte Ltd, TikTok Nusantara (SG) Pte Ltd, dan TikTok Shop yang terintegrasi dengan Tokopedia—melakukan praktik yang dapat menimbulkan Monopoli TikTok di pasar perdagangan digital Indonesia. Laporan tersebut menyoroti potensi gangguan iklim persaingan usaha, khususnya dalam sektor e‑commerce yang semakin mengandalkan ekosistem platform terintegrasi.
Model bisnis TikTok yang dipaparkan dalam laporan menggabungkan seluruh rantai nilai e‑commerce secara vertikal, mulai dari algoritma rekomendasi konten, sistem pembayaran, hingga layanan logistik. Integrasi ini memungkinkan TikTok mengendalikan alur produk dari penayangan iklan hingga pengiriman akhir, sehingga menciptakan peluang dominasi menyeluruh. Menurut kuasa hukum APLE, Panji Satria Utama, konsumen dapat terpaksa menggunakan layanan pengiriman yang disediakan oleh TikTok, mengurangi kebebasan memilih penyedia logistik lain.
Beberapa praktik yang menjadi sorotan utama antara lain:
- Strategi promosi agresif dengan diskon besar dan subsidi ongkos kirim, yang dapat dikategorikan sebagai praktik loss‑leading, yakni menjual di bawah biaya produksi untuk mempercepat penguasaan pasar.
- Penggunaan algoritma rekomendasi yang memprioritaskan produk dalam ekosistem internal TikTok, sehingga menurunkan visibilitas pelaku usaha di luar platform.
- Penggabungan layanan pembayaran dan logistik dalam satu paket, yang berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap penyedia layanan lain.
KPPU, yang dipimpin oleh Deswin Nur sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, menyatakan bahwa laporan telah diterima dan kini berada pada tahap verifikasi administratif. Proses verifikasi diperkirakan memakan waktu 14 hari, sementara penyelidikan awal dapat memakan waktu hingga 30 hari, tergantung pada respons pelapor dan kompleksitas data yang diberikan. “Prosesnya sangat bergantung pada respons pelapor serta kelengkapan bukti yang dapat mendukung indikasi pelanggaran,” ujar Deswin Nur.
Pihak APLE juga menuding adanya indikasi pembiaran dari kementerian terkait, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital, yang seharusnya mengawasi ekosistem digital. Selain itu, potensi pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (3) Permendag 31/2023—yang mengatur pemisahan antara media sosial dan perdagangan elektronik—juga diangkat sebagai isu penting. Jika terbukti, kasus ini dapat menjadi preseden penting dalam regulasi ekonomi digital Indonesia.
Implikasi dari dugaan Monopoli TikTok tidak hanya berpengaruh pada pemain besar, namun juga pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengandalkan platform digital untuk menjual produk. Pembatasan akses ke layanan logistik independen dapat meningkatkan biaya operasional UMKM, mengurangi daya saing mereka di pasar nasional. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penegakan regulasi yang konsisten menjadi kunci untuk menjaga iklim usaha yang sehat.
Dengan proses KPPU yang masih berada pada fase awal, semua mata kini tertuju pada bagaimana otoritas akan menanggapi temuan awal. Jika indikasi monopoli terbukti, KPPU berpotensi mengeluarkan perintah penghentian praktik anti‑kompetitif, serta mengharuskan TikTok untuk memisahkan layanan e‑commerce dari layanan konten sosialnya. Langkah tersebut dapat menjadi landasan bagi regulasi yang lebih komprehensif dalam mengatur platform digital yang semakin terintegrasi.
Secara keseluruhan, kasus ini menandai titik penting dalam evolusi kebijakan persaingan usaha di era digital Indonesia. Pengawasan yang efektif tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memastikan bahwa inovasi dapat berkembang tanpa mengorbankan prinsip persaingan yang adil.
