GemaWarta – 22 Juli 2026 | PDI Perjuangan menggelar pameran sejarah dan arsip foto ‘Meretas Jalan Demokrasi’ di Ruang Museum Koleksi, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat. Pameran ini merupakan rangkaian refleksi memperingati 30 tahun peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan peristiwa Kudatuli.
Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menghadiri pembukaan pameran tersebut. Megawati tampak mengenakan pakaian bernuansa merah serta selendang batik dan didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat tiba di lokasi pameran.
Pameran ini menampilkan histori perjalanan bangsa era tahun 1965 hingga 1999, terutama perjalanan kepemimpinan Bung Karno. Hingga cerita perjalanan Megawati dalam kancah politik nasional dan peristiwa Kudatuli serta Reformasi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap pesan Megawati soal Kudatuli. Menurut Hasto, Megawati berpesan agar demokrasi memerlukan pers yang bebas hingga hukum yang tidak tebang pilih. "Demokrasi memerlukan pers yang bebas, memerlukan pendidikan politik yang baik dan kehidupan demokrasi yang sehat, serta hukum yang betul-betul berkeadilan, hukum yang tidak tebang pilih," kata Hasto.
Megawati juga berpesan agar warga dapat secara merdeka berserikat dan berkumpul menyampaikan aspirasinya. "Demokrasi harus hidup dengan terang kemanusiaan, memperjuangkan kebenaran, dan memperkuat watak politik yang memperjuangkan agar rakyat betul-betul dapat secara merdeka menyampaikan seluruh kehendaknya untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan aspirasinya," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino Kurniawan, menilai potensi kerugian negara dan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan disebabkan oleh minimnya aturan. Menurutnya, persoalan utama terletak pada lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di lapangan.
Di tempat yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam mengawasi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut dia, aparat militer tidak boleh dilibatkan dalam urusan yang berkaitan dengan kewajiban warga negara karena berpotensi mengulang praktik penyalahgunaan kekuasaan pada masa lalu.
Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat memberi tugas kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno untuk menjadikan Taman Ismail Marzuki (TIM) seperti semula. Megawati menyebut TIM sebelumnya merupakan tempat seniman menampilkan kreasinya.
Menurut Megawati, dulu sering menonton pertunjukan di TIM. Namun, dia kemudian menyebut suasana TIM menjadi borjuis. "Dulu di sini ini yang buat ini kan Planetarium. Dulu di mana ya? Saya suka nonton Teater Terbuka, saya sampai mendapatkan kartunya untuk masuk. Dan sangat banyak atau digemari, dipenuhi karena harganya murah meriah," katanya.
Megawati kemudian mengungkapkan terima kasih kepada Pramono dan Rano. Dia berkelakar sempat mengancam mereka jika tidak mengubah TIM kembali menjadi tempat para seniman. "Dan alhamdulillah setelah dipegang oleh Gubernur, saya panggilnya Pram saja sama, kalau beliau (Rano Karno) saya panggilnya Si Doel. Ya, saya beri, ini bagian kebudayaan. Saya bilang, awas lo ya. Kalau kamu tidak membuat yang namanya ini TIM ini menjadi sebuah tempat bagi bagi para seniman yang ingin menampilkan kreasi-kreasi mereka," katanya.
Kesimpulan dari peristiwa Kudatuli dan refleksi 30 tahun PDI Perjuangan adalah bahwa demokrasi memerlukan pers yang bebas, pendidikan politik yang baik, dan hukum yang adil. Selain itu, penting untuk menjaga kebebasan berekspresi dan menghargai kreativitas masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat secara merdeka menyampaikan aspirasinya dan memperjuangkan kebenaran.
