Politik

Mutasi Kajari Karo Danke Rajagukguk: Langkah Tegas Kejaksaan Usai Polemik Kasus Amsal Sitepu

×

Mutasi Kajari Karo Danke Rajagukguk: Langkah Tegas Kejaksaan Usai Polemik Kasus Amsal Sitepu

Share this article
Mutasi Kajari Karo Danke Rajagukguk: Langkah Tegas Kejaksaan Usai Polemik Kasus Amsal Sitepu
Mutasi Kajari Karo Danke Rajagukguk: Langkah Tegas Kejaksaan Usai Polemik Kasus Amsal Sitepu

GemaWarta – 14 April 2026 | Jakarta, 14 April 2026 – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi memutasi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Karo, Danke Rajagukguk, setelah kasus dugaan penggelembungan dana pembuatan video profil desa yang melibatkan videografer Amsal Christiy Sitepu menjadi sorotan publik. Mutasi tersebut dicatat dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-IV-347/C/04/2026 tertanggal 13 April 2026 dan ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Hendro Dewanto, atas nama Jaksa Agung.

Mutasi diagonal yang dijelaskan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, berarti Danke tidak lagi menduduki jabatan struktural di Kejari Karo, melainkan dipindahkan ke jabatan fungsional sementara. “Hal ini biasa terjadi di kementerian atau lembaga lain ketika ada peninjauan internal,” ujar Anang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 2 April 2026.

🔖 Baca juga:
Sumurung Pandapotan Simaremare Terpilih Jadi Kajati Gorontalo, Penegak Disiplin dan Kode Etik Jaksa yang Baru

Penggantian posisi Kajari Karo dilakukan oleh Edmond Novvery Purba, yang sebelumnya menjabat sebagai Kajari Nias Selatan. Keputusan ini juga menyertakan pencopotan Kepala Seksi Pidana Khusus dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terlibat dalam penanganan perkara Amsal Sitepu, serta penunjukan sementara Kasi Pidsus oleh Kasi Intel.

Kasus Amsal Sitepu bermula dari proyek video profil desa yang dilaksanakan antara 2020 hingga 2022. Amsal, melalui perusahaannya CV Promiseland, dituduh melakukan mark‑up anggaran dengan menawarkan biaya pembuatan video sebesar Rp 30 juta per desa kepada sekitar 20 desa di Kabupaten Karo. Dugaan mark‑up ini memicu penyelidikan internal Kejari Karo yang kemudian meluas ke tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

  • Tim intelijen Kejagung menahan Danke Rajagukguk bersama jajaran jaksa pada malam Sabtu (4/4/2026) untuk keperluan pemeriksaan.
  • Kejari Karo memeriksa total tujuh jaksa, termasuk Kajari, Kepala Seksi Pidana Khusus, dan lima anggota tim penanganan kasus.
  • Kasi Pidsus Reinhard Sembiring juga dicopot, menandakan sanksi administratif yang lebih luas.

Rizaldi, Kasipenkum Kejati Sumut, menegaskan bahwa pencopotan tersebut merupakan sanksi langsung terkait kasus Amsal. “Dari rentetan peristiwa selama ini ada kaitannya dengan kasus Amsal. Dengan digantikan sebagai Kajari Karo dan Kasi Pidsus, itu sudah merupakan sanksi,” ujarnya kepada Kompas.com pada Selasa, 14 April 2026.

Selain pergantian struktural, Kejagung juga melakukan klarifikasi dan eksaminasi terhadap prosedur penanganan kasus. Anang Supriatna menambahkan bahwa hasil pemeriksaan internal akan diumumkan secara transparan kepada publik, sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas lembaga kejaksaan.

Penggantian pejabat di Kejari Karo terjadi bersamaan dengan rotasi pejabat di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, di mana Harli Siregar digantikan oleh Muhibuddin yang kini menjabat sebagai Kajati Sumatera Barat. Namun, Rizaldi menegaskan bahwa pergantian tersebut tidak berhubungan dengan kasus Amsal.

🔖 Baca juga:
Mutasi Besar-besaran Kejaksaan Agung: 14 Kajati Diganti, Kepala Kajari Karo Dicopot

Langkah mutasi dan pencopotan ini menegaskan komitmen Kejagung dalam menanggapi kritik publik serta menegakkan prinsip profesionalitas dalam penegakan hukum. Pemeriksaan lanjutan terhadap semua pihak yang terlibat diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai apakah terdapat pelanggaran prosedural atau penyalahgunaan wewenang dalam penanganan proyek video desa.

Keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang dampak politik regional, mengingat Kabupaten Karo merupakan wilayah strategis di Sumatera Utara. Observers politik mencatat bahwa tindakan tegas ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan, sekaligus menjadi peringatan bagi pejabat publik lainnya agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran publik.

Secara keseluruhan, mutasi Kajari Karo dan pencopotan pejabat terkait merupakan langkah administratif yang diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik, sekaligus menegakkan standar integritas dalam penegakan hukum. Hasil akhir pemeriksaan internal akan menjadi indikator penting bagi Kejaksaan dalam menilai efektivitas kebijakan pengawasan internal serta menyiapkan langkah selanjutnya untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *