GemaWarta – 04 Agustus 2026 | Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 dan 43 Tahun 2026. Kenaikan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas capaian reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja institusi.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendukung kebijakan ini sebagai bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan pengabdian prajurit TNI dan pegawai Kemenhan dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta melindungi kepentingan nasional. Dave berharap kenaikan tukin dapat semakin meningkatkan semangat pengabdian dan profesionalisme prajurit TNI serta pegawai Kemenhan dalam menjalankan tugasnya.
Kenaikan tukin ini juga diharapkan dapat memperkuat kesiapan pertahanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mendukung kinerja TNI dan Kemenhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai konstitusi. Besaran kenaikan tukin bervariasi, mulai dari Rp 2,5 juta hingga Rp 48,6 juta per bulan, tergantung pada jabatan dan pangkat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kenaikan tukin ini tidak akan memperlebar defisit APBN 2026, karena kebijakan ini telah dipertimbangkan sejak tahun lalu dan baru dieksekusi saat ini. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa kenaikan tukin ini juga terjadi di kementerian dan lembaga lain, sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas capaian reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja.
Komisi I DPR RI menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menaikkan tukin bagi prajurit TNI dan ASN di lingkungan Kemenhan hingga 90 persen tidak bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengatakan bahwa efisiensi bukan berarti memangkas seluruh pengeluaran pemerintah, melainkan menghilangkan anggaran yang tidak memberikan manfaat maksimal.
Dalam kesimpulan, kenaikan tukin TNI dan Kemenhan merupakan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme prajurit TNI dan pegawai Kemenhan, sehingga dapat memperkuat kesiapan pertahanan dan mendukung kinerja institusi secara optimal.
