GemaWarta – 06 Mei 2026 | Jakarta, 5 Mei 2026 – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis berat kepada Tok, mantan pejabat tinggi Kementerian Pendidikan, serta dua direktur perusahaan teknologi yang terlibat dalam pengadaan Chromebook pemerintah. Kedua direktur, Budi Santoso dan Rina Pratiwi, masing‑masing dijatuhi hukuman penjara 8 tahun, sementara Tok diputuskan 5 tahun penjara dengan denda miliaran rupiah.
Kasus ini bermula pada tahun 2022 ketika sejumlah perangkat Chromebook dibeli oleh kementerian dengan nilai kontrak mencapai Rp 450 miliar. Laporan audit internal mengungkap adanya indikasi manipulasi harga, seleksi vendor yang tidak transparan, serta pemberian komisi gelap kepada pihak tertentu. Tok, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pengadaan, diduga menutup‑tutupi proses tender dan memberikan rekomendasi kepada perusahaan Budi Santoso dan Rina Pratiwi.
Investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin oleh Ketua KPK, Arif Hidayat, menemukan bukti kuat berupa rekaman pesan singkat, email internal, serta transfer bank yang menghubungkan para terdakwa dengan sejumlah pejabat lain. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa harga unit Chromebook dinaikkan sekitar 35 persen di atas harga pasar, dengan selisih dana dialokasikan sebagai suap.
Selama persidangan, jaksa menegaskan bahwa terdakwa tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip administratif negara. Sementara pembela berargumen bahwa keputusan pembelian bersifat teknis dan berada dalam ranah kebijakan administratif, bukan kejahatan.
Menanggapi dinamika tersebut, seorang pakar hukum pidana, Prof. Dr. Ahmad Rizal dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan bahwa kasus Chromebook telah melintasi batas ranah administratif menjadi pelanggaran pidana korupsi yang jelas. “Meskipun keputusan pengadaan pada dasarnya bersifat administratif, penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi mengubahnya menjadi tindak pidana korupsi yang dapat dihukum berat,” ujarnya.
Berikut poin‑poin utama yang menjadi dasar vonis:
- Manipulasi proses tender yang melanggar Undang‑Undang No. 17/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pemberian suap kepada pejabat pengadaan sebesar Rp 12 miliar.
- Peningkatan harga unit Chromebook sebesar 35 persen di atas harga pasar internasional.
- Penyalahgunaan jabatan untuk memfasilitasi transaksi korupsi.
Reaksi publik terhadap vonis ini pun beragam. Organisasi anti‑korupsi menyambut keputusan tersebut sebagai sinyal tegas bahwa praktik korupsi dalam pengadaan barang publik tidak akan ditoleransi. Sementara kalangan bisnis menilai kasus ini dapat menimbulkan efek jera bagi perusahaan yang mengandalkan kontrak pemerintah.
Di sisi lain, beberapa analis ekonomi mengingatkan bahwa peningkatan kepatuhan dalam proses pengadaan dapat berimplikasi pada kenaikan biaya operasional pemerintah, namun menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas jauh lebih penting.
Vonis ini juga memicu perdebatan tentang peran lembaga pengawas internal di kementerian. Sebagai respons, Kementerian Pendidikan berjanji akan melakukan reformasi prosedur pengadaan, termasuk penerapan e‑procurement yang lebih ketat dan audit independen secara berkala.
Kasus Chromebook menjadi contoh konkret bagaimana korupsi di sektor teknologi dapat merusak kepercayaan publik serta menambah beban anggaran negara. Keputusan pengadilan diharapkan menjadi peringatan bagi para pejabat publik dan pelaku bisnis untuk menjunjung tinggi integritas dalam setiap proses pengadaan.
Dengan vonis yang tegas, diharapkan praktik serupa tidak akan terulang, sekaligus membuka jalan bagi perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
