GemaWarta – 20 April 2026 | Pada Senin, 20 April 2026, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu di tengah Sidang Senat Terbuka Wisuda ke‑46. Acara yang berlangsung di Kampus 1000 Mimpi UIN Palu ini menjadi momentum penting bagi upaya percepatan pengentasan kemiskinan serta penanganan kelompok rentan di Sulawesi Tengah.
Orasi ilmiah Gus Ipul yang berjudul “Transformasi Tata Kelola: Mempercepat Pengentasan Kemiskinan Menuju Indonesia Emas 2045” menegaskan bahwa kemiskinan bukan sekadar masalah pendapatan, melainkan melibatkan akses pendidikan, lingkungan sosial, dan risiko kemiskinan antar‑generasi. Ia menekankan perlunya pendekatan yang terintegrasi, berbasis data, dan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, serta perguruan tinggi.
Dalam orasinya, tiga pilar utama transformasi tata kelola disorot:
- Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi kebijakan yang akurat dan terintegrasi.
- Life Cycle Social Protection yang menghubungkan program bantuan sosial, pemberdayaan pendapatan, dan akses pendidikan secara berkesinambungan.
- Collaborative Governance yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk peran strategis kampus sebagai pusat inovasi kebijakan.
MoU yang ditandatangani antara Kemensos dan UIN Palu mencakup kerja sama dalam tiga bidang utama: rehabilitasi sosial dan perlindungan kelompok rentan, pengembangan model kebijakan kesejahteraan sosial, serta program Kuliah Kerja Nyata (KKN) terintegrasi yang dirancang untuk pendampingan jangka panjang di desa‑desa tertinggal.
Salah satu fokus utama kerja sama adalah penanganan eks narapidana terorisme (napiter). Gus Ipul menegaskan bahwa proses destigmatisasi dan pemberdayaan ekonomi menjadi kunci agar eks napiter dapat kembali berbaur dalam masyarakat. Program yang direncanakan meliputi asesmen kebutuhan, pelatihan keterampilan, serta penyediaan modal usaha bagi yang ingin memulai bisnis.
Rektor UIN Palu, Prof. Lukman S. Thahir, menambahkan bahwa universitas siap mendukung pendampingan lebih dari seratus eks napiter di Sulawesi Tengah melalui program KKN berkelanjutan. Mahasiswa akan ditempatkan di satu desa selama beberapa siklus, memastikan desa tersebut mencapai kemandirian ekonomi dan sosial.
Selain penanganan kelompok rentan, kolaborasi ini menitikberatkan pada program “Sekolah Rakyat” yang bertujuan meningkatkan mobilitas sosial anak‑anak dari keluarga berpendapatan rendah. Gus Ipul menekankan, “Jika kemiskinan adalah rantai, pendidikan adalah kunci. Hari ini para lulusan memegang kunci itu.”
Implementasi DTSEN di tingkat daerah diharapkan dapat memperbaiki akurasi data kemiskinan, sehingga bantuan sosial dapat tepat sasaran. Dengan data terpusat, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah‑wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan menyesuaikan intervensi secara cepat.
Kolaborasi ini juga membuka peluang riset bersama antara UIN Palu dan Kemensos. Penelitian tentang efektivitas program life cycle social protection, serta evaluasi dampak destigmatisasi terhadap eks napiter, akan menjadi bahan kebijakan yang dapat direplikasi di provinsi lain.
Secara keseluruhan, sinergi antara pemerintah pusat dan perguruan tinggi di Palu mencerminkan upaya nasional untuk mencapai target Indonesia Emas 2045, yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan berkeadilan. Dengan mengintegrasikan data, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan menitikberatkan pada pendidikan serta pemberdayaan ekonomi, diharapkan kemiskinan di Palu dan sekitarnya dapat berkurang secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Keberhasilan inisiatif ini akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengatasi tantangan multidimensional kemiskinan, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial.
