GemaWarta – 24 April 2026 | Rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara 2027 dibuka pada Rabu, 22 April 2026 di Hotel Santika Dyandra, Medan. Acara yang dihadiri oleh gubernur, para bupati, serta pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri ini menjadi ajang penting bagi pemerintah provinsi untuk meninjau prioritas pembangunan lima tahun ke depan.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan arahan tegas tentang pentingnya perencanaan yang matang, berbasis data, serta optimalisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah kini menjadi indikator utama dalam mengukur kemajuan, sekaligus menuntut kontrol inflasi yang konsisten.
“Pertumbuhan ekonomi yang rendah hanya menghasilkan dampak terbatas terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Mendagri dalam pidatonya. “Kita harus menguasai komponen ekonomi melalui data yang akurat, melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kota, serta mengintegrasikan kebijakan fiskal yang disiplin.”
Dalam rangka memperkuat basis data, Mendagri meminta setiap pemerintah daerah mengidentifikasi permasalahan utama seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan wilayah dengan menggunakan data mikro. Hal ini diharapkan dapat menuntun alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, Menteri menyoroti peran penting APBD sebagai motor penggerak pertumbuhan. Ia mengajak pemda untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, mengurangi pemborosan, serta memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana. “APBD harus dioptimalkan tidak hanya untuk menutupi kebutuhan rutin, melainkan juga untuk investasi strategis yang dapat memacu produktivitas,” tambahnya.
Kontrol inflasi menjadi fokus kedua. Mendagri menekankan koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta lembaga keuangan untuk menstabilkan harga barang pokok. “Inflasi yang tinggi akan menggerus daya beli masyarakat, sehingga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi,” kata Tito Karnavian.
Acara tersebut juga menjadi ajang penghargaan bagi Kota Tanjungbalai yang diakui sebagai daerah terbaik di Sumatera Utara dalam tata kelola keuangan. Penghargaan tersebut menyoroti keberhasilan kota dalam transparansi anggaran, pengelolaan aset, dan pengendalian belanja tidak produktif.
Beberapa bupati turut mengisi forum dengan aspirasi daerah masing-masing. Bupati Pakpak Bharat, Bernhard Tumanggor, menekankan pentingnya sinergi antar kabupaten dalam rangka mempercepat realisasi proyek infrastruktur. Sementara Bupati Samosir menyoroti perlunya peningkatan akses layanan publik di wilayah pegunungan.
Mendagri juga menegaskan pentingnya kekompakan dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ia mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga sinergi dengan aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri, demi stabilitas dan efektivitas pembangunan. “Forkopimda yang solid akan mempercepat penanganan persoalan lapangan,” ujar Tito Karnavian.
Selain menekankan kekompakan, Menteri memperingatkan tentang bahaya korupsi dan pemborosan anggaran yang dapat merusak kepercayaan publik. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan akurasi laporan keuangan.
Dalam sesi tanya jawab, beberapa wakil rakyat mengajukan pertanyaan tentang mekanisme evaluasi RKPD, penggunaan data BPS, serta strategi penanggulangan inflasi. Mendagri menegaskan bahwa evaluasi rutin dan audit independen akan menjadi bagian integral dari proses perencanaan.
Penutupan Musrenbang RKPD Sumut 2027 diharapkan menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, berlandaskan data, serta selaras dengan target pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan arahan tegas dari Menteri Dalam Negeri, diharapkan setiap daerah di Sumatera Utara dapat meningkatkan kinerja fiskal, menurunkan inflasi, dan mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat.
