GemaWarta – 19 April 2026 | Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempertegas komitmen untuk mengurangi kemacetan di kawasan pintu keluar tol Pasteur, Bandung, dengan mengusulkan pembangunan underpass Pasteur. Usulan ini muncul setelah serangkaian keluhan warga dan pengendara yang mengalami antrean panjang terutama pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Menurut Dedi, kendaraan yang keluar dari tol langsung dihadapkan pada lampu lalu lintas (traffic light) menyebabkan kemacetan berulang.
Dalam penyampaiannya pada Sabtu, 18 April 2026, Dedi menegaskan bahwa rencana underpass akan mengalirkan kendaraan dari jalur samping Jalan Surya Sumantri secara menurun sehingga mobil dapat melanjutkan perjalanan lurus tanpa harus menunggu lampu. Ia menambahkan bahwa kajian teknis sedang berlangsung dan berharap persyaratan dapat dipenuhi sebelum akhir tahun ini. Jika mendapat persetujuan, Detail Engineering Design (DED) dapat dimasukkan dalam perubahan anggaran dan konstruksi diperkirakan dimulai pada tahun 2027.
Selain solusi struktural, Dedi juga menyoroti penerapan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) pada lampu lalu lintas di persimpangan Pasteur. Uji coba AI yang dimulai akhir 2025 bertujuan menyesuaikan durasi lampu secara real‑time berdasarkan volume kendaraan, namun Dedi menilai bahwa teknologi saja belum cukup mengatasi bottleneck pada titik keluar tol.
Para pakar akademik juga memberikan masukan penting. Assoc. Prof. R. Sony Sulaksono Wibowo dari Institut Teknologi Bandung menyarankan agar rencana underpass Pasteur dipadukan dengan proyek Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR). Ia memperingatkan potensi tumpang tindih rute jika tidak ada sinkronisasi antara terowongan baru dengan segmen tol dalam kota yang sudah direncanakan, terutama pada area Gasibu. Menurutnya, perencanaan detail mengenai titik masuk dan keluar, serta kedalaman terowongan, harus disertakan dalam kajian agar tidak menimbulkan konflik ruang.
Dalam konteks anggaran, Dedi mengakui belum ada kepastian mengenai sumber dana. Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran akan dibahas lebih lanjut setelah studi kelayakan selesai dan DED siap. Pemerintah provinsi berencana menyesuaikan alokasi anggaran daerah (APBD) serta mengeksplorasi kemitraan publik‑swasta bila diperlukan.
Pemerintah juga mengaitkan proyek ini dengan kebijakan sosial. Dedi mengimbau warga berpenghasilan rendah untuk tidak menggelar pesta perayaan berbiaya tinggi yang dapat menambah beban utang, mengingat beban ekonomi yang masih dirasakan pasca‑pandemi. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi tekanan tambahan pada infrastruktur transportasi selama akhir pekan.
Reaksi masyarakat terhadap usulan underpass Pasteur beragam. Sebagian pengendara menyambut baik harapan kelancaran arus lalu lintas, sementara kelompok pedagang kaki lima mengkhawatirkan potensi relokasi. Pemerintah kota Bandung berjanji akan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, termasuk penyediaan area parkir alternatif dan fasilitas bagi pedagang.
Jika rencana ini terwujud, underpass Pasteur diproyeksikan dapat mengurangi waktu tempuh kendaraan keluar tol hingga 30 persen pada jam sibuk. Analisis awal menunjukkan potensi penurunan emisi CO2 sebesar 15 ribu ton per tahun, sejalan dengan komitmen Jawa Barat menuju kota rendah emisi.
Keseluruhan, pembangunan underpass Pasteur mencerminkan upaya terpadu antara infrastruktur fisik, teknologi pintar, dan kebijakan sosial untuk mengatasi masalah kemacetan yang telah lama mengganggu mobilitas warga Bandung. Keberhasilan proyek ini akan menjadi tolok ukur bagi inisiatif serupa di wilayah lain.
