GemaWarta – 23 April 2026 | JAKARTA, 23 April 2026 – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa percepatan pengembangan kereta api di luar Pulau Jawa menjadi prioritas utama pemerintah untuk menurunkan biaya logistik, mengurangi kesenjangan wilayah, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi tindak lanjut pengembangan jaringan kereta api Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) yang berlangsung di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, pada Selasa (22/4/2026). AHY menekankan bahwa proyek lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) pada sektor infrastruktur dan konektivitas.
Menurut data yang dipaparkan, panjang jaringan rel kereta di Indonesia saat ini hanya sekitar 12.000 km, dengan mayoritasnya terpusat di Pulau Jawa. Rasio panjang rel per 1.000 penduduk hanya 0,02 km, jauh di belakang Jepang yang mencapai 0,16 km. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan penambahan sekitar 14.000 km jalur kereta baru atau reaktivasi jalur lama hingga tahun 2045. Investasi yang diperlukan diperkirakan mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun, setara dengan Rp60‑Rp65 triliun per tahun.
Berikut rangkuman target jaringan per wilayah:
| Wilayah | Jalur Eksisting (km) | Target Tambahan (km) |
|---|---|---|
| Sumatra | ≈ 2.000 | 7.837 |
| Kalimantan | ≈ 0 | 2.700 |
| Sulawesi | ≈ 109 | 3.500 |
Pengembangan tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengangkut penumpaan, melainkan juga logistik barang. AHY menyoroti bahwa sektor transportasi darat menyumbang sekitar 89 % emisi karbon nasional, sedangkan kereta api menyumbang kurang dari 1 %. Dengan meningkatkan pangsa pasar kereta api, pemerintah berharap dapat menurunkan emisi sekaligus menekan biaya logistik yang saat ini tinggi karena ketergantungan pada truk over‑dimension (ODOL) dan jaringan jalan yang belum merata.
Selain aspek lingkungan, AHY menekankan pentingnya keseimbangan alokasi anggaran. Pada tahun 2023, anggaran pembangunan jalan mencapai Rp86,9 triliun, sementara alokasi untuk perkeretaapian hanya Rp6,5 triliun. Selisih tersebut dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan strategis negara, mengingat potensi ekonomi wilayah luar Jawa yang kaya akan sumber daya alam.
Strategi pembiayaan yang diusulkan meliputi kombinasi antara anggaran APBN, skema pembiayaan kreatif, serta partisipasi swasta melalui public‑private partnership (PPP). AHY menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan proyek besar ini.
Secara sektoral, jaringan kereta di Sumatra akan difokuskan pada penguatan jalur eksisting serta penambahan rute baru yang menghubungkan pelabuhan utama dengan kawasan industri. Kalimantan, yang belum memiliki jaringan rel, akan dibangun dari nol dengan mempertimbangkan kebutuhan logistik pertambangan dan perkebunan. Sementara itu, Sulawesi akan mengintegrasikan jaringan eksisting dengan proyek industri maritim untuk memperlancar distribusi komoditas seperti kelapa sawit dan ikan.
Dengan target menurunkan biaya logistik secara signifikan, pemerintah berharap tingkat harga barang di wilayah luar Jawa dapat terjaga, sehingga mengurangi ketimpangan harga antarwilayah. Pada akhirnya, peningkatan konektivitas diharapkan dapat menarik investasi baru, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.
Kesimpulannya, percepatan pengembangan kereta api di luar Jawa menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah menekan biaya logistik, menurunkan emisi, dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan serta kemampuan mobilisasi dana yang cukup besar dalam jangka panjang.
