GemaWarta – 29 April 2026 | Andika Perkasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Nasional, kembali menjadi sorotan publik usai serangkaian pertemuan strategis antara Menteri Pertahanan dan para jenderal purnawirawan TNI. Dalam dialog yang berlangsung di Istana Negara, Andika menegaskan pentingnya sinergi antara institusi militer dan kebijakan pembangunan untuk memperkuat kedaulatan serta kesejahteraan rakyat.
Pertemuan tersebut, yang awalnya dirancang sebagai forum evaluasi kebijakan pertahanan, berakhir dengan penekanan pada peran sentral para veteran militer dalam merumuskan program pembangunan berkelanjutan. Andika, yang pernah menjejakkan kaki sebagai perwira menengah sebelum terjun ke dunia politik, memanfaatkan pengalamannya untuk menjembatani gap antara strategi pertahanan dan agenda pembangunan. Ia menyoroti bahwa keamanan tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga meliputi stabilitas sosial‑ekonomi yang memerlukan kebijakan terintegrasi.
Salah satu poin penting yang diangkat adalah upaya memperkuat infrastruktur di daerah rawan konflik, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Andika mengusulkan program “Konektivitas Keamanan” yang menggabungkan pembangunan jalan, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi dengan peningkatan kemampuan pertahanan lokal. Program ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan sekaligus menurunkan potensi munculnya gerakan separatis.
Di samping agenda pertahanan‑pembangunan, Andika juga menyinggung pentingnya pelestarian budaya sebagai faktor penopang identitas nasional. Dalam konteks ini, ia mengapresiasi inisiatif Dr. Emi Wiranto yang baru-baru ini memperoleh penghargaan MURI Kartini atas kontribusinya dalam melestarikan kebaya sebagai warisan budaya takbenda UNESCO. Menurut Andika, keberhasilan Emi Wiranto menunjukkan bagaimana sinergi antara kebijakan sosial, budaya, dan keamanan dapat menciptakan peradaban yang lebih inklusif.
Andika menegaskan bahwa model kebijakan yang mengintegrasikan nilai‑nilai budaya dengan pendekatan keamanan modern dapat menjadi blueprint bagi negara‑negara berkembang. Ia mengutip teori “Nudge” yang dipopulerkan oleh Emi Wiranto dalam konteks pemolisian berbasis budaya, menyatakan bahwa nudging sosial dapat mengarahkan perilaku kolektif tanpa memaksa, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepatuhan secara sukarela.
- Pengalaman Militer: Sebelum bergabung dengan dunia politik, Andika menghabiskan lebih dari dua dekade di TNI, menempati posisi penting dalam perencanaan strategi pertahanan.
- Karier Politik: Menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Nasional pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia mengawasi program infrastruktur megah seperti pembangunan jalur kereta cepat dan revitalisasi pelabuhan.
- Visi Kebijakan Terpadu: Mengusulkan program “Konektivitas Keamanan” yang menggabungkan pembangunan fisik dengan peningkatan kemampuan pertahanan lokal.
- Penghargaan Budaya: Mengapresiasi pencapaian Dr. Emi Wiranto yang berhasil mengangkat kebaya ke dalam daftar UNESCO, menegaskan pentingnya budaya dalam memperkuat identitas nasional.
Langkah Andika dalam menghubungkan militer, pembangunan, dan budaya tidak lepas dari tantangan politik. Kritik muncul terkait potensi militerisasi kebijakan sipil, namun Andika menegaskan bahwa peran veteran militer dalam pemerintahan harus dilihat sebagai kontribusi profesional, bukan dominasi. Ia menekankan pentingnya mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam setiap program yang melibatkan unsur militer.
Di luar panggung politik, Andika dikenal aktif dalam kegiatan sosial, termasuk pendirian yayasan yang menyediakan beasiswa bagi anak‑anak muda dari daerah terpencil. Program beasiswa tersebut dirancang untuk menumbuhkan generasi pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan keamanan serta potensi pembangunan daerah.
Kesimpulannya, Andika Perkasa menjadi figur yang menggabungkan latar belakang militer dengan visi pembangunan terintegrasi, sekaligus mengakui peran budaya sebagai landasan identitas bangsa. Melalui kolaborasi dengan tokoh‑tokoh seperti Dr. Emi Wiranto, ia menegaskan bahwa keamanan, pembangunan, dan budaya tidak dapat dipisahkan dalam upaya menciptakan Indonesia yang kuat, maju, dan berbudaya.
