GemaWarta – 16 April 2026 | Jalan menuju sanitasi yang layak bagi semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) semakin cepat. Pada 15 April 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan bahwa 13.576 SPPG telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), menandakan pencapaian 52,37% dari total 25.925 SPPG yang beroperasi. Jika dilihat dari jumlah yang sudah mengajukan permohonan, persentase pencapaian mencapai 81,39% dari 16.681 SPPG yang terdaftar.
Wakil Kepala BGN sekaligus Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa target ambisius akan tercapai pada Agustus 2026, ketika seluruh SPPG diharapkan sudah ber-SLHS. Ia menambahkan bahwa semua SPPG harus mendaftar paling lambat Juni, sehingga proses verifikasi dan penerbitan sertifikat dapat selesai sebelum Agustus.
Untuk memastikan kepatuhan, BGN akan memberi instruksi kepada Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) agar melakukan suspensi sementara terhadap SPPG yang belum mendaftar SLHS. Langkah ini dianggap penting demi menjaga standar kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas layanan MBG di seluruh wilayah Indonesia.
Di samping upaya sanitasi, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan program MBG untuk lebih menitikberatkan pada anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan keluarga kurang mampu. Menanggapi arahan tersebut, BGN menyiapkan Tim Optimalisasi Penerima Manfaat yang akan melakukan survei lapangan, mengumpulkan data dari Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta memvalidasi data secara langsung. Tim ini diharapkan dapat memetakan penerima manfaat secara akurat sehingga bantuan makanan bergizi dapat disalurkan tepat sasaran.
Koordinasi lintas kementerian juga menjadi kunci percepatan proses. BGN terus mendorong Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat proses pengajuan dan penerbitan SLHS, tanpa mengorbankan standar yang harus dipenuhi oleh setiap SPPG.
Selain itu, pertanyaan publik mengenai peran TNI dan Polri dalam program MBG mendapatkan penjelasan resmi dari Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya. Menurutnya, pemerintah memperbolehkan TNI dan Polri masing‑masing mengelola 1.000 SPPG karena pada masa awal pelaksanaan program dibutuhkan percepatan infrastruktur dapur dan distribusi makanan. Pada 2025, target awal pemerintah adalah 5.000 SPPG yang dapat melayani sekitar 15 juta penerima manfaat MBG. Namun, sebagian besar dana pembangunan SPPG tidak berasal dari APBN melainkan dari swadaya mitra, pihak swasta, dan masyarakat, sehingga tidak ada satu pun SPPG operasional yang menggunakan anggaran negara secara langsung.
Berikut rangkuman capaian dan target BGN per 2026:
- 13.576 SPPG telah ber-SLHS (52,37% dari total operasional).
- Target tuntas SLHS untuk seluruh SPPG pada Agustus 2026.
- Penegakan sanksi suspensi bagi SPPG yang belum mendaftar SLHS.
- Pembentukan Tim Optimalisasi Penerima Manfaat untuk fokus pada anak kurang gizi.
- Peran TNI dan Polri masing‑masing mengelola 1.000 SPPG sebagai upaya percepatan.
Secara keseluruhan, BGN menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan sanitasi dapur MBG, memperketat kepatuhan administratif, serta menyesuaikan program dengan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Dengan sinergi antar‑lembaga, dukungan dari TNI‑Polri, serta pengawasan ketat, diharapkan MBG dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi stunting dan meningkatkan status gizi nasional.
Langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh SPPG melengkapi dokumen SLHS sebelum Agustus, melaksanakan survei kebutuhan gizi secara menyeluruh, serta terus memantau pelaksanaan program melalui tim pengawas BGN. Keberhasilan ini akan menjadi tolak ukur penting bagi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat di seluruh nusantara.
