GemaWarta – 14 Agustus 2026 | Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengusut 1.000 tambang timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung.
Hal ini disampaikan oleh Presiden dalam Pidato Kenegaraan di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Presiden, 1.000 tambang ilegal tersebut telah ditutup oleh pemerintah pada tahun lalu. Namun, Prabowo menduga sebagian tambang ilegal tersebut dapat beroperasi karena bantuan oknum aparat penegak hukum.
Prabowo meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut perkara ini dan memastikan bahwa tidak ada pejabat TNI atau Polri yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut.
Presiden juga meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala Badan Keamanan Laut Irvansyah untuk mengusut keran ekspor ilegal dan memastikan bahwa seluruh kegiatan ekspor dilakukan secara legal dan transparan.
Prabowo menegaskan bahwa pengusutan pelaku yang menambang secara ilegal merupakan bentuk penegakan kebenaran dan keadilan. Ia juga mengingatkan bahwa rakyat saat ini sudah tidak mau menerima ketidakadilan dan bahwa seluruh performa penegak hukum dapat mudah diketahui oleh publik.
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat, kerugian negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal mencapai Rp271 triliun. Dengan luas daratan mencapai 1,6 juta hektar, dalam kurun waktu enam tahun (2014-2020), Kepulauan Bangka Belitung telah kehilangan hutan tropis seluas 460.000 hektar.
Selain itu, ekosistem sungai juga menghadapi tantangan. Tercatat ada lebih dari 2.000 sungai yang bermuara di Selat Bangka dan Pesisir Timur yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Pada 2019, sekitar 55% sungai tercemar, yang diperparah dengan degradasi hutan mangrove seluas 10.858 hektar, hanya dalam kurun waktu satu tahun (2019–2020).
Kesimpulan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengusut 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Ia juga meminta Menteri Keuangan dan Kepala Badan Keamanan Laut untuk mengusut keran ekspor ilegal. Prabowo menegaskan bahwa pengusutan pelaku yang menambang secara ilegal merupakan bentuk penegakan kebenaran dan keadilan.
