GemaWarta – 07 Agustus 2026 | Pembangunan di Maluku Utara terus bergeliat dengan berbagai strategi ekonomi yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda, pemerintah provinsi fokus pada pemerataan layanan dasar, penguatan konektivitas antarpulau, peningkatan kesempatan kerja, serta pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan daerah terpencil.
Salah satu strategi yang diterapkan adalah transformasi ekonomi yang lebih inklusif. Meski sektor pertambangan dan hilirisasi masih menjadi penggerak utama ekonomi daerah, pemerintah menilai manfaat pertumbuhan perlu diperluas ke sektor-sektor yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Pemerintah provinsi mendorong penguatan sektor nonpertambangan melalui pemberdayaan UMKM, perluasan akses pembiayaan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha.
Di samping itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menjalankan sejumlah program prioritas, di antaranya pemerataan layanan kesehatan bergerak, peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal di sektor industri, pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di pulau terluar, serta penguatan kolaborasi antara industri pertambangan, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR), dan UMKM lokal.
Namun, di tengah upaya pembangunan, Maluku Utara juga dihadapkan pada kasus-kasus korupsi yang perlu ditangani. Kasus peredaran senjata api ilegal di Halmahera Utara dan dugaan korupsi anggaran tunjangan DPRD Provinsi Maluku Utara adalah beberapa contoh kasus yang perlu diatasi. Pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum perlu bekerja sama untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut dan memastikan bahwa pembangunan di Maluku Utara berjalan dengan transparan dan akuntabel.
Badan Gizi Nasional (BGN) juga mempercepat pembangunan dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bagian dari perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN menargetkan penyelesaian SPPG di wilayah 3T dalam waktu satu minggu ke depan untuk memastikan masyarakat di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dapat segera memperoleh manfaat Program MBG.
Kesimpulan, pembangunan di Maluku Utara terus bergerak maju dengan berbagai strategi ekonomi yang diterapkan. Namun, perlu diingat bahwa penanganan kasus korupsi dan penyelesaian SPPG di wilayah 3T juga perlu menjadi prioritas untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan transparan dan akuntabel.
