GemaWarta – 22 April 2026 | Dalam beberapa minggu terakhir, nama Bursah Zarnubi kembali menjadi sorotan publik setelah ia mengeluarkan pernyataan yang menuntut sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lahat mengundurkan diri dari jabatannya. Permintaan ini memicu perdebatan hangat di kalangan tokoh politik, aktivis, serta warga Lahat yang menilai langkah tersebut sebagai aksi yang tidak lazim bagi seorang bupati.
Bursah Zarnubi, yang menjabat sebagai Bupati Lahat sejak 2021, dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan sering kali mengedepankan kebijakan pro‑pembangunan. Namun, sikapnya kali ini menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan kerja antara eksekutif kabupaten dan lembaga legislatif daerah. Menurut laporan internal DPRD, Bursah menyatakan ketidakpuasan atas beberapa keputusan administratif yang diambil oleh sekretaris DPRD, termasuk penundaan rapat evaluasi anggaran dan kurangnya transparansi dalam proses pengesahan kebijakan.
Latarnya Konflik Administratif
Ketegangan bermula ketika Bupati Lahat mengajukan rencana pembangunan infrastruktur jalan utama yang memerlukan alokasi dana khusus. Sekretaris DPRD, yang bertanggung jawab mengkoordinasikan agenda legislatif, dianggap lambat dalam menyetujui usulan tersebut. Bursah menuduh adanya “penyalahgunaan wewenang” dan menyebut bahwa penundaan itu menghambat program prioritas pemerintah kabupaten.
Dalam pernyataannya yang diunggah melalui akun media sosial resmi, Bursah menuliskan, “Saya mengharapkan komitmen penuh dari seluruh elemen DPRD. Jika ada pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, saya tidak segan meminta pengunduran diri demi kepentingan rakyat.” Pernyataan ini langsung menjadi viral, menimbulkan ribuan komentar dan dibagikan secara luas di platform daring.
Reaksi DPRD dan Tokoh Politik
Ketua DPRD Lahat, Ahmad Fauzi, menanggapi dengan menegaskan bahwa proses legislasi harus tetap independen. Ia menyatakan, “Kami menghormati kebebasan bupati untuk menyampaikan kritik, namun permintaan pengunduran diri tidak dapat diproses tanpa prosedur resmi yang melibatkan mekanisme internal DPRD.” Sementara itu, anggota DPRD lainnya mengajukan usulan rapat khusus untuk membahas tuduhan tersebut, menekankan pentingnya dialog terbuka.
Di tingkat provinsi, Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, juga memberikan komentar singkat, menyarankan agar semua pihak menahan emosi dan menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum serta musyawarah. Beberapa pengamat politik menilai bahwa konflik ini mencerminkan dinamika kekuasaan yang kerap terjadi antara eksekutif daerah dan legislatif, terutama dalam konteks alokasi anggaran pembangunan.
Respons Masyarakat dan Media Sosial
Warga Lahat terbagi antara yang mendukung tindakan Bursah sebagai upaya mempercepat proyek pembangunan, dan yang mengkritik sikap otoriter yang dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan. Di forum daring, hashtag #BursahMintaMundur menjadi trending topic selama tiga hari berturut‑turut, mencatat lebih dari dua juta tampilan. Beberapa netizen menilai bahwa masalah ini seharusnya diselesaikan secara internal, bukan melalui publikasi di media sosial yang dapat memperkeruh suasana.
Media lokal melaporkan bahwa sekretaris DPRD, Rina Sari, menolak mengundurkan diri dan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan koordinasi. Ia menyatakan, “Saya siap bekerja lebih profesional dan terbuka, namun keputusan pengunduran diri bukan hak satu pihak saja.”
Implikasi Politik Kedepan
Jika konflik ini berlanjut, kemungkinan besar akan memicu dinamika politik baru menjelang Pilkada 2028. Para partai politik di Sumatra Selatan mulai menilai potensi dampak publikasi konflik ini terhadap citra calon‑calon legislatif dan eksekutif. Beberapa analis memprediksi bahwa Bursah Zarnubi dapat memanfaatkan kontroversi ini untuk memperkuat basis pemilihnya, namun risiko kehilangan dukungan dari kalangan DPRD juga meningkat.
Selain itu, situasi ini menyoroti perlunya reformasi prosedur kerja antara pemerintah kabupaten dan DPRD, khususnya dalam hal transparansi anggaran dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengingatkan agar semua pemerintah daerah mematuhi regulasi yang mengatur hubungan kerja antar lembaga, guna mencegah terjadinya konflik serupa di masa mendatang.
Secara keseluruhan, kasus Bursah Zarnubi dan permintaan pengunduran diri sekretaris DPRD Lahat menjadi contoh nyata bagaimana dinamika kekuasaan di tingkat daerah dapat memicu reaksi luas di masyarakat. Bagaimana penyelesaiannya akan menjadi indikator penting bagi stabilitas politik dan percepatan pembangunan di Kabupaten Lahat.
