GemaWarta – 22 April 2026 | Demonstrasi massal yang berlangsung pada 21 April di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, berujung ricuh setelah pihak kepolisian membubarkan aksi paksa. Lebih dari tiga ribu warga, termasuk mahasiswa, serikat buruh, driver ojek online, ormas, serta penyandang disabilitas, turun ke jalan menuntut Gubernur Rudy Mas’ud mengundurkan diri. Massa menilai kepemimpinan gubernur telah kehilangan legitimasi setelah sejumlah kebijakan dianggap tidak sensitif terhadap kebutuhan rakyat.
Kerusuhan dimulai menjelang magrib, ketika batas waktu penyampaian aspirasi berakhir. Demonstran melemparkan batu, botol minuman, tumpukan sampah, hingga menyalakan ban bekas. Kepolisian setempat mengerahkan sekitar 1.700 personel, termasuk penggunaan water cannon, untuk mengendalikan situasi. Kepala Polresta Samarinda, Komisaris Besar Polisi Hendri Umar, menjelaskan bahwa langkah tegas diambil setelah peringatan tidak diindahkan.
Koordinator lapangan Aliansi Rakyat Kaltim, Lukman Nil Hakim, menegaskan bahwa aksi bukan sekadar protes biasa melainkan upaya menuntut pertanggungjawaban konkret. Menurutnya, pemasangan kawat berduri di sekitar kantor gubernur mencerminkan sikap tertutup pemerintah terhadap warga. “Kami ingin Gubernur turun langsung, namun sampai akhir aksi ia belum juga muncul,” ujarnya.
- Penghapusan subsidi BPJS yang menimpa sekitar 49 ribu warga Kaltim.
- Anggaran Rp 25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur, termasuk fasilitas mewah seperti meja biliar.
- Pengadaan kendaraan operasional senilai Rp 8,5 miliar yang dianggap tidak prioritas.
- Praktik KKN dan nepotisme dalam penempatan pejabat di posisi strategis.
Para demonstran menuntut agar DPRD Kalimantan Timur segera menggunakan hak angket serta interpelasi untuk mengawal proses evaluasi kebijakan. Irma Suryani, koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, menambahkan bahwa mereka menolak segala bentuk korupsi dan kecurangan. “Kebijakan yang tidak pro‑rakyat harus dievaluasi secara menyeluruh,” katanya.
Selain tuntutan struktural, aksi juga menyoroti keberadaan penyandang disabilitas yang ikut bergabung dalam demo, menandakan kepedulian luas terhadap kebijakan sosial. Meskipun aksi berakhir dengan tindakan kepolisian, para penyelenggara menegaskan kemungkinan aksi lanjutan jika tidak ada respons konkret dari pihak gubernur.
Sejauh ini, Gubernur Rudy Mas’ud belum memberikan pernyataan resmi terkait demonstrasi. Namun, tekanan politik dan sosial yang meningkat mengindikasikan bahwa masa depan kepemimpinannya di Kaltim kini berada di bawah sorotan tajam publik dan media.
