GemaWarta – 22 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Dalam pertemuan penting yang digelar di ibu kota, tokoh sejarah deklarasi damai Malino I di Poso dan Malino II di Maluku memberikan kesaksian bahwa ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), di Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak mengandung unsur yang dapat dikategorikan sebagai delik penistaan agama. Dudung, salah satu peneliti senior yang mengkaji pernyataan publik figur, menegaskan temuan ini setelah menelaah secara mendalam isi dan konteks pidato JK.
Acara yang berlangsung selama dua jam itu dihadiri oleh para pelaku sejarah yang terlibat langsung dalam proses perundingan konflik di Poso dan Maluku. Mereka berdiskusi secara terbuka, menyepakati narasi damai, serta menanggapi polemik yang muncul setelah ceramah JK pada Kamis, 5 Maret 2026. Salah satu delegasi, John Ruhulessin, yang merupakan tokoh penting dalam deklarasi Malino II, menyatakan bahwa muatan ceramah JK selaras dengan fakta sosiologis yang terjadi pada masa itu. “JK tidak pernah membicarakan doktrin agama yang dapat menimbulkan konflik. Jika ada doktrin semacam itu, saya yakin konflik di Maluku tidak akan terjadi, melainkan justru agama dipakai sebagai alat legitimasi kekerasan,” ujarnya.
Pendeta Rinaldi Damanik, yang mewakili delegasi Malino I di Poso, menambahkan bahwa masyarakat harus mencermati kembali narasi yang beredar. Menurutnya, ceramah JK di UGM mencerminkan upaya rekonsiliasi dan tidak berniat menistakan agama Kristen maupun agama lain. Ia menegaskan, “Ceramah tersebut menekankan pentingnya toleransi dan persatuan, serta mengajak semua pihak untuk menolak penggunaan agama sebagai senjata politik,” kata Damanik.
Dudung menjelaskan metodologi penelaahan yang melibatkan analisis teks pidato, wawancara dengan saksi sejarah, serta perbandingan dengan dokumen resmi perjanjian damai Malino I dan II. Hasilnya, tidak ditemukan unsur provokatif atau penyebutan ajaran agama yang bersifat menyudutkan. Ia menekankan bahwa konteks historis perundingan damai menjadi kunci utama dalam memahami maksud JK.
Dalam pertemuan tersebut, para delegasi menegaskan bahwa proses damai Malino I di Poso (1999) dan Malino II di Maluku (2002) berhasil menurunkan intensitas konflik bersenjata, serta membuka ruang dialog lintas agama. Kedua perjanjian tersebut menekankan pentingnya keadilan sosial, pembangunan ekonomi, dan penghormatan terhadap keragaman budaya serta kepercayaan. Sehingga, ceramah JK yang menyinggung isu-isu tersebut dianggap sebagai kelanjutan komitmen negara dalam memperkuat rekonsiliasi.
Para pengamat hukum menilai, jika ada dugaan pelanggaran hukum terkait penistaan agama, maka harus didasarkan pada bukti konkret yang menunjukkan niat jahat atau penyebaran kebencian. Dudung menyatakan, “Tanpa bukti yang jelas, tuduhan penistaan agama hanyalah spekulasi yang dapat merusak proses perdamaian yang telah dicapai,” tambahnya.
Sejumlah pihak politik menyambut temuan Dudung dengan positif. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan harapannya agar isu-isu sensitif dapat disikapi secara rasional, mengingat pentingnya stabilitas nasional. Sementara itu, perwakilan lembaga keagamaan menegaskan pentingnya dialog antarumat beragama untuk mencegah misinterpretasi.
Dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat diharapkan dapat menurunkan ketegangan yang sempat muncul pasca ceramah JK. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memantau dinamika sosial dan memastikan bahwa setiap pernyataan publik tetap berada dalam koridor hukum serta nilai-nilai kebhinekaan.
Kesimpulannya, penelaahan Dudung menunjukkan bahwa tidak ada delik penistaan agama dalam pernyataan JK di UGM. Narasi sejarah damai Malino I dan II menjadi landasan kuat bagi pemahaman bahwa upaya rekonsiliasi tetap menjadi prioritas utama dalam menjaga persatuan bangsa.
