GemaWarta – 24 Juli 2026 | Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan dalam kancah politik Tanah Air. Baru-baru ini, terjadi perubahan signifikan dalam struktur kepengurusan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dengan penunjukan Arief Rosyid Hasan sebagai Sekjen untuk sisa masa jabatan 2022-2027. Keputusan ini diambil dalam Rapat Pleno IX DPP AMPI yang dipimpin oleh Ketua Umum Jerry Sambuaga.
Penunjukan Arief Rosyid Hasan, yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PB HMI, diharapkan dapat memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat nasional. AMPI juga melakukan penyegaran struktur kepengurusan di beberapa bidang strategis dan mempercayakan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang organisasi kepemudaan untuk mengisi jajaran kepengurusan.
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menjadi perhatian karena posisi duduknya yang tidak biasa dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Ia duduk sejajar dengan para Menteri Koordinator, bukan di samping Presiden Prabowo. Hal ini menimbulkan spekulasi tentang dinamika internal pemerintahan dan posisi Gibran dalam struktur kekuasaan.
Di lain pihak, Wali Kota Solo, Respati Ardi, menawarkan Solo sebagai kota percontohan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sukses tanpa kasus keracunan. Ini menunjukkan kemajuan dan komitmen daerah dalam mendukung program nasional.
Presiden Prabowo Subianto juga melakukan pelantikan pejabat baru, termasuk Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, menggantikan Naniek S. Dayang yang mengundurkan diri. Sudaryono menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola BGN yang transparan dan akuntabel.
Dalam konteks politik, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mohamad Sobary, mengibaratkan keris sebagai simbol senjata politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Gibran masih menaruh keris di pinggang, belum dicabut, yang merupakan simbol kesiapan untuk menghadapi tantangan politik.
Mantan Wamenkumham Denny Indrayana juga menyampaikan pendapatnya tentang posisi duduk Wakil Presiden Gibran yang tidak sejajar dengan Presiden Prabowo dalam sidang kabinet. Ia menekankan bahwa aturan protokoler untuk pejabat setingkat Presiden dan Wakil Presiden bukan semata soal teknis, tetapi adalah aturan bernegara yang harus dihormati.
Kesimpulan dari dinamika politik ini menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran terus mengalami perkembangan dan penyesuaian dalam struktur kekuasaan dan kebijakan. Peran AMPI, posisi Wakil Presiden, dan pelantikan pejabat baru merupakan bagian dari upaya memperkuat pemerintahan dan mendukung program nasional.
