GemaWarta – 15 April 2026 | Survei terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan bahwa 73,9 persen responden menilai Indonesia sebagai negara yang demokratis. Temuan ini sekaligus menyoroti keinginan kuat masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Penelitian yang melibatkan 1.200 warga dewasa dari 34 provinsi ini menggunakan metode stratified random sampling untuk memastikan representasi yang seimbang antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok umur, gender, dan tingkat pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas publik tidak hanya mengakui keberhasilan sistem demokrasi Indonesia, tetapi juga menuntut transparansi dan partisipasi yang lebih luas dalam setiap tahap revisi konstitusi.
Berikut ini rangkuman temuan utama LSI:
- 73,9% responden menilai Indonesia sebagai negara demokratis.
- 68,4% menganggap proses amandemen UUD harus melibatkan konsultasi publik secara terbuka.
- 61,2% setuju bahwa media sosial dapat menjadi platform efektif untuk menyebarkan informasi tentang perubahan konstitusi.
- 55,7% menyatakan bahwa lembaga legislatif harus mengadakan forum daerah sebelum mengajukan rancangan amandemen.
Para ahli konstitusi menilai data ini sebagai sinyal penting bagi pemerintah dan DPR. Prof. Dr. Budi Santoso, pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, menyatakan, “Partisipasi publik dalam amandemen UUD bukan sekadar formalitas, melainkan esensi demokrasi yang menguatkan legitimasi keputusan konstitusional.”
Berbeda dengan beberapa periode sebelumnya, di mana proses amandemen dianggap tertutup, LSI menyoroti tren peningkatan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Sebanyak 62 persen responden usia 18‑30 tahun mengaku rutin mengikuti berita politik melalui platform digital, sementara 45 persen menyatakan bersedia menghadiri pertemuan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Dalam tabel berikut ditampilkan perbandingan persepsi demokrasi dan keinginan partisipasi berdasarkan usia:
| Kelompok Usia | Nilai Demokrasi (%) | Ingin Terlibat dalam Amandemen (%) |
|---|---|---|
| 18‑30 tahun | 76,5 | 71,2 |
| 31‑45 tahun | 74,1 | 66,8 |
| 46‑60 tahun | 73,0 | 61,5 |
| >60 tahun | 70,2 | 55,3 |
Data tersebut mengindikasikan bahwa generasi muda menjadi motor penggerak utama dalam menuntut keterbukaan proses amandemen. Sementara itu, kelompok usia lebih tua cenderung lebih berhati-hati, namun tetap mengakui pentingnya partisipasi.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM menanggapi hasil survei dengan menegaskan komitmen untuk meningkatkan dialog publik. “Kami akan memperluas mekanisme konsultasi, termasuk melalui forum daring dan luring, agar suara rakyat dapat terdengar secara langsung dalam setiap tahapan amandemen,” kata Menteri Yasonna Laoly.
Di sisi lain, lembaga legislatif juga merespons dengan rencana pembentukan komisi khusus yang akan mengadakan pertemuan terbuka di setiap provinsi. Tujuannya adalah mengumpulkan masukan langsung dari warga, organisasi masyarakat sipil, serta akademisi sebelum menyusun rancangan perubahan konstitusi.
Namun, tantangan tetap ada. Beberapa pengamat menyoroti risiko politisasi proses amandemen yang dapat memecah belah konsensus nasional. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya menjaga independensi lembaga pengawas serta menghindari tekanan politik yang berlebihan.
Kesimpulannya, survei LSI menegaskan bahwa mayoritas warga Indonesia tidak hanya menghargai nilai demokrasi, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif dalam proses amandemen UUD. Dengan dukungan institusi pemerintah, DPR, serta partisipasi publik yang terorganisir, proses revisi konstitusi diharapkan dapat berlangsung lebih transparan, inklusif, dan mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.
