GemaWarta – 17 April 2026 | JAKARTA, 16 April 2026 – Pada Kamis sore, di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, aktivis yang dipimpin oleh Roy Suryo, mantan tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, menggelar aksi unjuk rasa yang menuntut presiden tersebut menampilkan ijazahnya di hadapan publik. Demonstrasi yang dihadiri oleh sejumlah pendukung dipandang sebagai lanjutan dari kunjungan tim aktivis ke Universitas Gadjah Mada pada 15 April 2025, ketika mereka mengklaim menemukan bukti ketidaksesuaian antara ijazah, skripsi, dan dokumen akademik Jokowi.
Roy Suryo menyatakan bahwa aksi hari ini merupakan bukti konkret bahwa mereka tidak hanya menyuarakan tuduhan lewat media sosial, melainkan hadir secara fisik di ruang publik. “Tidak! Hari ini kita buktikan kita ada di lapangan, kita ada di depan gedung dewan, kita ada di depan wakil rakyat kita dan kita tanya kepada wakil rakyat kita, 580 anggota dewan itu mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat,” ujarnya di depan gedung DPR, menegaskan bahwa tuntutan mereka adalah aspirasi masyarakat yang harus didengar oleh legislatur.
Menurut Suryo, satu tahun yang lalu timnya bersama Dokter Tifa dan seorang yang ia sebut Omon mengunjungi kampus UGM untuk memverifikasi keaslian ijazah dan skripsi Jokowi. Tim tersebut mengklaim menemukan skripsi tanpa lembar pengesahan, nama dosen yang tidak cocok, serta perbedaan format huruf yang menandakan pemalsuan. “Jadi itu jelas palsu. Tidak ada ijazah asli yang bisa terbit tanpa skripsi yang asli,” tegasnya.
Dalam konteks yang sama, Roy menanggapi laporan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terhadap Rismon Sianipar, penulis yang sebelumnya terlibat dalam penyusunan buku “Jokowi’s White Paper”. Suryo memperingatkan bahwa Rismon berpotensi menghilang seperti Silfester Matutina, Ketua Umum Solmet yang dilaporkan menghilang setelah menghina JK. “Orang yang kami tuntut ini sekarang juga sedang dituntut Pak Jusuf Kalla, dan Pak Jusuf Kalla itu tidak main-main menuntut orang,” kata Suryo, menyinggung ancaman hukum yang mungkin menimpa Rismon.
Roy Suryo juga menegaskan posisi mereka terkait buku “Jokowi’s White Paper”. Meskipun Rismon mengklaim mencabut tulisannya karena dianggap tidak berguna, Suryo menolak mengubah status buku tersebut. “Tulisan dia hanya omon besar saja, dia menulis banyak halaman tetapi isinya hanya kuantitatif, hanya rumor, dan dia sudah berbohong pada dirinya sendiri dan pada Allah SWT,” ujarnya, menambahkan bahwa buku tersebut tetap dipertahankan oleh dirinya dan Dokter Tifa.
Reaksi dari tokoh politik lain pun muncul. Razman Nasution, Ketua Umum kelompok Kami Jokowi‑Gibran, menilai ruang gerak Roy Suryo dan kawan‑kawan semakin menyempit. Dalam program Interupsi berjudul “Rismon Bebas, Nasib Roy Cs?”, Razman menyebut aksi di DPR sebagai upaya meluapkan rasa frustasi atas keterbatasan mereka. “Kalau saya boleh jujur katakan bahwa teman‑teman kita dari Roy dan kawan‑kawan, sebenarnya ruangnya makin sempit, dan apabila mereka ingin membuktikan kepada publik bahwa posisi hari ini kesempitan itu maka diluapkan oleh sebuah kebersamaan di Gedung DPR yang massanya tidak seberapa,” ujarnya.
Sementara itu, Roy Suryo menanggapi kritik tersebut dengan menegaskan bahwa mereka tidak sekadar membicarakan ijazah, melainkan menyinggung berbagai isu lain seperti dugaan penangkapan dan adili Jokowi. Namun, fokus utama tetap pada permintaan agar Jokowi menunjukkan ijazahnya secara terbuka. “Jadi sekali lagi, Joko Widodo, tunjukkan ijazahmu depan rakyat agar tidak kemudian membuat gaduh,” tegasnya.
Demonstrasi ini bertepatan dengan satu tahun sejak tim aktivis mengunjungi UGM, sekaligus menandai eskalasi konflik antara pihak yang menuduh adanya pemalsuan akademik dan pendukung presiden yang membela integritasnya. Hingga kini, Jokowi belum memberikan jawaban resmi terkait permintaan tersebut, dan tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan hadir di pengadilan untuk memperlihatkan dokumen akademiknya.
Kasus ini menambah deretan polemik politik menjelang akhir masa jabatan Presiden ke‑7, dengan pertarungan wacana yang melibatkan tokoh‑tokoh senior seperti JK, Razman Nasution, serta aktivis‑aktivis yang mengusung agenda transparansi akademik. Bagaimana perkembangan selanjutnya akan menjadi sorotan publik dan media nasional.
