GemaWarta – 21 April 2026 | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti sebuah anomali dalam administrasi kependudukan (adminduk) yang menggemparkan publik. Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Senayan, ia mengungkap bahwa ada suami yang melaporkan status istri mati padahal sang istri masih hidup, semata‑mata untuk dapat menikah kembali. Kasus ini menjadi contoh nyata penyalahgunaan data kependudukan dan menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas regulasi yang ada.
Menurut Bima, ruang lingkup adminduk meliputi semua peristiwa penting dalam kehidupan warga, mulai dari kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, hingga pengangkatan anak. Namun, tidak semua peristiwa tersebut dilaporkan secara otomatis oleh masyarakat. Lahir biasanya langsung tercatat, tetapi kematian tidak memiliki mekanisme otomatis, sehingga bergantung pada laporan warga.
Berbagai daerah bahkan memberikan insentif bagi warga yang melaporkan kematian anggota keluarga, dengan tujuan menjaga akurasi data. Praktik ini, bagaimanapun, membuka celah bagi oknum yang memanfaatkan sistem untuk kepentingan pribadi, seperti yang terjadi pada kasus status istri mati yang dipalsukan. Bima menyebut fenomena ini sebagai “modus kelalaian atau modus pribadi untuk menikah lagi”.
Berikut adalah beberapa faktor yang memperparah situasi:
- Kurangnya mekanisme verifikasi otomatis untuk laporan kematian.
- Insentif daerah yang tidak disertai kontrol ketat.
- Kurangnya sosialisasi tentang konsekuensi hukum bagi pelapor palsu.
- Ketidaksesuaian Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2013 dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan data real‑time.
Pembicaraan juga menyinggung beban kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang harus menangani ribuan kasus peristiwa penting setiap hari. Meski demikian, seluruh layanan adminduk tetap disampaikan secara gratis, tanpa pungutan biaya kepada masyarakat.
Selain menyoroti kasus status istri mati, Bima menekankan perlunya revisi regulasi yang mengatur identitas kependudukan digital (IKD), kartu identitas anak (KIA), serta sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2013—yang merupakan perubahan atas Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2006—sudah lebih dari satu dekade tidak diperbaharui, sehingga tidak lagi relevan dengan dinamika sosial dan teknologi saat ini.
“Kita harus kembali mengkaji relevansi landasan hukum yang ada,” ujar Bima, menambahkan bahwa integrasi data kependudukan ke dalam satu sistem terpadu menjadi prioritas utama. Sistem terpadu diharapkan dapat mengurangi duplikasi data, mempermudah penyaluran bantuan sosial, serta menghindari penyalahgunaan seperti kasus status istri mati yang kini menjadi sorotan publik.
Para pengamat menilai bahwa kasus ini dapat menjadi titik tolak bagi reformasi administrasi kependudukan di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya penerapan teknologi verifikasi berbasis biometrik, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaporan palsu. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai pentingnya akurasi data kependudukan dianggap krusial untuk mencegah terulangnya modus serupa.
Dengan menyingkap anomali ini, pemerintah diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem kependudukan, sekaligus memastikan bahwa hak-hak warga, termasuk hak atas identitas yang sah, tetap terlindungi. Reformasi regulasi dan peningkatan teknologi menjadi langkah strategis yang tidak dapat ditunda lagi.
Kasus status istri mati yang terkuak di RDP ini menjadi peringatan bahwa data kependudukan bukan sekadar catatan administratif, melainkan fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan publik, keamanan hukum, dan keadilan sosial.
