GemaWarta – 21 Mei 2026 | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi mereka yang membutuhkan, terutama anak-anak dan ibu hamil. Namun, pelaksanaan program ini tidaklah semudah yang dibayangkan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa anggaran MBG untuk tahun 2026 sebesar Rp 268 triliun. Namun, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa tidak ada pemangkasan anggaran MBG pada tahun ini. Menurut dia, sejak awal kebutuhan anggaran untuk program MBG adalah sebesar Rp 268 triliun, bukan Rp 335 triliun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN). KPK khawatir dengan pelaksanaannya karena BGN baru didirikan, namun sudah mengelola anggaran jumbo. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, mengatakan bahwa lembaga baru berdiri dengan infrastruktur yang berantakan, organisasi yang belum siap, dan regulasi yang belum settle, sudah mendapat anggaran cukup besar.
Presiden Prabowo Subianto mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan MBG, menutup lebih dari 3.000 dapur, serta meminta pejabat memeriksa pelaksanaan agar sesuai standar dan segera melapor jika ada penyimpangan. Dalam kajian yang dilakukan mengenai MBG, KPK mendapati sejumlah temuan, termasuk bahwa MBG dijalankan tanpa cetak biru yang komprehensif dan tolok ukur keberhasilan yang jelas.
Oleh karena itu, KPK berharap anggaran MBG tidak disalahgunakan oleh BGN. KPK juga menyarankan agar program MBG didesain untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, sehingga dapat mengatasi malnutrisi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pelaksanaan program MBG, perlu dilakukan pengawasan yang ketat agar anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui keberhasilan program dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
Dengan demikian, program MBG dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Pemerintah harus terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program ini untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan dapat memberikan hasil yang maksimal.
