GemaWarta – 04 Juli 2026 | Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan dan membina potensi desa dan kelurahan di Indonesia. Melalui program ini, diharapkan dapat terjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Namun, program ini juga telah menjadi sorotan karena adanya kontroversi terkait pelatihan militer yang diberikan kepada peserta.
Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan bagian dari bela negara di era modern. Hal ini disampaikan saat memberikan pengarahan kepada 745 Siswa Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelas Lapangan Candradimuka, Rindam IX/Udayana, Kabupaten Tabanan, Bali.
Menurut Mayjen TNI Piek Budyakto, konsep bela negara telah mengalami transformasi dan tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik atau mengangkat senjata. Pertahanan negara saat ini juga ditentukan oleh ketahanan pangan, kedaulatan maritim, dan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa dan pesisir. Bela negara menurutnya mencakup upaya nyata kita dalam membangun kemandirian ekonomi di tingkat desa dan kawasan pesisir.
Namun, program SPPI juga telah menjadi kontroversi karena adanya kematian beberapa peserta pelatihan. Kelompok masyarakat sipil ‘Suara Ibu Indonesia’ menggelar aksi menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas meninggalnya lima orang peserta saat latihan militer dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Aksi turun ke jalan bertajuk ‘Liburan Tetap Melawan’ ini digelar di kawasan sekitaran Bundaran UGM, Sleman, DIY.
Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto mengakui bahwa beberapa peserta latihan dasar militer (latsarmil) calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan dan Kampung Nelayan Merah Putih untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ada yang diloloskan dalam seleksi kesehatan meski mempunyai penyakit bawaan. Mereka diklaim masih aman, sehingga bisa mengikuti latsarmil.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) membentuk tim investigasi internal bersama Kementerian Kesehatan untuk menelusuri penyebab kematian lima calon manajer Kopdes selama latihan dasar militer. Donny menyebut kematian peserta disebabkan kelelahan, perubahan pola hidup, cuaca panas, serta penyakit bawaan seperti gangguan paru-paru dan jantung yang terdeteksi sejak seleksi.
Donny juga mengatakan bahwa peserta SPPI tetap mengenakan seragam militer demi efisiensi biaya, meski pelatihan kini berfokus pada bela negara tanpa materi taktik atau senjata. Proses latihan dasar tetap berlanjut hingga pertengahan Juli 2026. Setelah itu, puluhan ribu calon manajer Kopdes menerima materi mengenai kepemimpinan dan manajerial selama 15 hari.
Kesimpulan dari program SPPI ini adalah bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan merupakan tujuan utama program ini. Namun, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terkait pelatihan militer yang diberikan kepada peserta untuk menghindari kontroversi dan kematian yang tidak perlu.
