GemaWarta – 21 April 2026 | PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan signifikan pada tiga varian BBM non-subsidi mulai 18 April 2026. Harga Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex masing‑masing naik antara 48% hingga 66% sebagai respons langsung terhadap lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.
Penyesuaian tersebut sejalan dengan pernyataan juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, yang menegaskan bahwa mekanisme harga BBM non‑subsidi memang mengikuti dinamika pasar global serta nilai tukar. Ia menambahkan, kebijakan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan beban kompensasi yang selama ini harus ditanggung oleh APBN karena Pertamina menjual BBM di bawah harga keekonomian.
Sementara itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar dipertahankan hingga akhir tahun 2026, memberikan kepastian bagi konsumen rumah tangga. Pemerintah menegaskan tidak ada rencana menaikkan harga LPG 3 kg yang masih berada dalam skema subsidi.
Berikut rangkuman perubahan harga BBM non‑subsidi di wilayah Jakarta dan sekitarnya:
| Produk | Harga Sebelum | Harga Baru (18 April 2026) | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| Pertamina Turbo | Rp 15.500/liter | Rp 23.600/liter | +52% |
| Pertamina Dex | Rp 14.500/liter | Rp 23.900/liter | +65% |
| Dexlite | Rp 14.200/liter | Rp 23.600/liter | +66% |
Harga LPG non‑subsidi juga mengalami penyesuaian pada hari yang sama. Tabung 12 kg naik menjadi Rp 228.000, sedangkan tabung 5,5 kg menjadi Rp 107.000. Roberth M.V. Dumatubun, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, menegaskan bahwa penetapan harga LPG NPSO mengikuti prinsip yang sama dengan BBM non‑subsidi, yaitu mengacu pada pasar internasional.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan tersebut dengan menekankan bahwa harga komoditas akan terus menyesuaikan diri dengan harga dunia. Ia menambahkan bahwa bila harga minyak dunia turun, maka harga LPG non‑subsidi berpotensi turun kembali. Bahlil juga menegaskan bahwa stok LPG bersubsidi tetap berada di atas standar minimum nasional dan tidak mengalami kenaikan.
Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi, menilai langkah pemerintah meski agak terlambat, tetap tepat. Menurutnya, target konsumen BBM non‑subsidi adalah kelompok ekonomi atas dengan daya beli kuat, sehingga dampak inflasi dapat diminimalisir. Ia juga memperingatkan bahwa penggunaan time‑frame sebagai indikator kenaikan harga subsidi dapat menimbulkan ekspektasi palsu (PHP) di masyarakat. Sebagai gantinya, ia menyarankan pemerintah mengacu pada harga minyak dunia sebagai tolok ukur kebijakan.
Secara keseluruhan, kebijakan kenaikan harga BBM dan LPG non‑subsidi diharapkan dapat mengurangi beban fiskal negara, terutama kompensasi yang harus dibayarkan kepada Pertamina. Pada saat yang sama, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga BBM subsidi serta memastikan ketersediaan LPG bersubsidi bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah menyeimbangkan antara kebutuhan pasar global, kestabilan ekonomi domestik, dan perlindungan konsumen rentan. Pengawasan terhadap potensi penyelewengan distribusi BBM tetap menjadi prioritas, dengan Pertamina Patra Niaga menjanjikan ketersediaan stok yang aman di seluruh jaringan SPBU nasional.
