GemaWarta – 02 Agustus 2026 | Pajak sering kali terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia hadir dalam bentuk angka-angka dalam APBN, laporan penerimaan negara, atau istilah fiskal yang terdengar teknokratis. Padahal, hampir setiap hari masyarakat menikmati sesuatu yang dibangun, dibiayai, atau disubsidi melalui penerimaan negara: sekolah, rumah sakit, jalan raya, jembatan, transportasi, hingga berbagai program perlindungan sosial.
Namun, manusia tidak hanya hidup sebagai warga negara. Ia juga hidup sebagai makhluk sosial dan bagi yang beragama, sebagai umat yang memiliki kewajiban keagamaan. Dalam Islam ada zakat. Dalam tradisi Kristen dikenal persembahan dan persepuluhan. Hindu mengenal dana punia, sedangkan Buddha mengenal dana paramita. Bentuk dan tata caranya berbeda, tetapi terdapat benang merah yang sama: ada ajaran untuk berbagi sebagian harta dan kepedulian kepada sesama.
Tentu pajak dan zakat tidak dapat disamakan. Pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang diatur oleh hukum dan berlaku sesuai ketentuan bagi warga negara atau subjek pajak. Zakat merupakan kewajiban agama yang memiliki ketentuan tersendiri. Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan publik secara luas, sedangkan zakat memiliki peruntukan keagamaan yang lebih spesifik.
Di Indonesia, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu strategi yang ditempuh adalah dengan memperketat penagihan pajak, terutama kepada wajib pajak yang belum patuh. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah akan lebih agresif dalam meningkatkan penerimaan pajak tanpa menaikkan tarif pajak, melainkan dengan menutup kebocoran penerimaan dan mengejar wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
Pemerintah juga telah menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak bagi pedagang online. Mulai 1 Agustus 2026, marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli akan memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% atas transaksi pedagang. Namun, pedagang dapat mengajukan surat bebas pajak jika omzetnya belum melebihi Rp 500 juta dalam satu tahun pajak.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 juga mengatur tentang mekanisme pemungutan PPh bagi pedagang yang berjualan melalui marketplace atau lokapasar. Dengan aturan ini, pedagang tidak perlu lagi repot menghitung dan menyetor pajak secara mandiri, karena marketplace yang telah ditunjuk pemerintah akan langsung memungut PPh Pasal 22 dari transaksi yang memenuhi ketentuan.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan adanya perubahan dalam mekanisme pemungutan pajak, diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat dan pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya pajak dalam membiayai kebutuhan publik. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk kemajuan bangsa.
