GemaWarta – 22 Juni 2026 | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) merupakan dua program prioritas pemerintah yang berpotensi menghilangkan penerimaan negara. Hal ini disebabkan oleh kerancuan kebijakan dan pengelolaan dana yang belum optimal. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa pemerintah harus memperhatikan beberapa area yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Menurut Bimo, potensi kehilangan penerimaan pajak dapat terjadi apabila implementasi kebijakan di lapangan tidak selaras dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap penetapan mengenai objek pajak maupun fasilitas perpajakan harus mengacu pada undang-undang dan regulasi yang berlaku.
Selain itu, Bimo juga menyebutkan bahwa penerimaan pajak neto mencapai Rp940,31 triliun per 16 Juni 2026, naik 23,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian setoran pajak sampai pertengahan Juni 2026 ini telah mendekati 40% dari target keseluruhan tahun Rp2.357,7 triliun.
DJP juga menyoroti pengelompokan dana insentif operasional harian untuk dapur pengelola satuan pelayanan gizi yang dalam praktiknya disebut sebagai dana hibah atau bantuan. Bimo menjelaskan bahwa apabila terdapat interpretasi yang berbeda mengenai status perpajakan suatu dana atau bantuan, maka risiko berkurangnya penerimaan negara dapat muncul karena adanya transaksi yang semestinya menjadi objek pajak namun tidak dikenakan kewajiban perpajakan.
Pemerintah harus memperhatikan beberapa area yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dua program yang menjadi perhatian utama yakni pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Kesimpulan dari hal ini adalah pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penagihan pajak untuk menghindari kehilangan penerimaan negara. Selain itu, pemerintah juga harus memperbaiki pengelolaan dana dan kepatuhan perpajakan di lapangan untuk meningkatkan penerimaan pajak.
