GemaWarta – 03 Juli 2026 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat transformasi digital. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa capaian survei kepuasan layanan publik mencapai 97 persen pada semester I 2026.
Supratman menegaskan bahwa Kementerian Hukum akan terus meningkatkan layanan administrasi hukum umum, terutama dalam penyelesaian layanan yang belum dapat diselesaikan tepat waktu. Ia juga menyebutkan bahwa program ‘Pasti Ada Solusi’ telah diluncurkan sebagai forum pengaduan masyarakat yang digelar setiap Jumat secara daring.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia juga terus memperkuat sinergi lintas instansi dalam mendukung peningkatan layanan administrasi hukum umum. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Penyamaan Persepsi antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah telah dilaksanakan untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme dan tata cara penerbitan Surat Keberadaan Kepengurusan dan Kantor Perwakilan Partai Politik.
Di lain pihak, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Kejagung tetap menghormati putusan majelis hakim dan akan terus melakukan koordinasi lintas instansi untuk menyelesaikan permasalahan yang belum terpecahkan.
Dalam upaya meningkatkan layanan publik dan penyelesaian permasalahan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus berkomitmen untuk menerapkan sistem merit dalam pengisian jabatan serta peningkatan partisipasi pegawai dalam tata kelola organisasi. Dengan demikian, diharapkan layanan publik dapat menjadi lebih efektif, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Dengan demikian, tujuan Negara Hukum yang adil dan berkeadilan dapat tercapai.
