GemaWarta – 15 April 2026 | Motor listrik MBG tipe Emmo JVX GT yang akan menjadi kendaraan operasional Badan Gizi Nasional (BGN) kini menjadi sorotan publik setelah muncul tuduhan desain mirip dengan motor asal China, Kollter ES1‑X PRO. Netizen menemukan bahwa motor dengan tampilan hampir identik dipasarkan di marketplace internasional dengan harga sekitar Rp10 juta, sementara BGN mengklaim nilai investasi per unit mencapai Rp56 juta.
Perbedaan harga yang mencolok memicu spekulasi adanya praktik rebranding produk impor. BGN menanggapi dengan tegas bahwa motor yang dibeli bukan sekadar salinan murah. Menurut pernyataan resmi BGN, motor Emmo JVX GT memiliki perbedaan teknis yang signifikan pada performa mesin, kapasitas baterai, dan standar kualitas yang mengacu pada ekosistem global Tinbot yang sudah beroperasi di Eropa dan Amerika. BGN menegaskan bahwa motor tersebut telah memenuhi standar internasional dan tidak sekadar produk ubahan.
Pembelian motor listrik ini merupakan bagian dari rencana anggaran 2025 untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkap bahwa hingga 9 April 2026, BGN telah mengadakan 21.801 unit motor listrik, dengan target akhir mencapai 25.644 unit. Motor-motor tersebut direncanakan untuk memperlancar mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah yang akses transportasinya sulit, sehingga logistik makanan dapat sampai tepat waktu.
Pengadaan motor listrik tersebut dipercayakan kepada PT Yasa Artha Trimanunggal melalui mekanisme lelang. Namun, proses ini mendapat sorotan intensif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menilai pengadaan 25.644 unit kendaraan listrik rawan praktik korupsi karena vendor yang terpilih dinilai memiliki jaringan dealer yang minim. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaga antirasuah telah memantau proses sejak tahap perencanaan, termasuk analisis kebutuhan teknis dan pertimbangan geografis.
Berikut beberapa poin penting yang menjadi fokus pengawasan KPK dan publik:
- Spesifikasi teknis Emmo JVX GT dan Emmo JVH MAX apakah cocok untuk medan terpencil yang belum beraspal.
- Ketersediaan suku cadang dan layanan purnajual mengingat dealer PT Yasa Artha Trimanunggal masih terbatas.
- Perbedaan harga antara versi marketplace (Rp10 juta) dan versi BGN (Rp56 juta) serta apakah ada unsur rebranding.
- Transparansi proses lelang, termasuk alasan pemilihan vendor dengan jaringan terbatas.
- Kebutuhan anggaran tambahan untuk pengurusan surat‑kendaraan (STNK, BPKB) yang belum termasuk dalam harga off‑the‑road sekitar Rp50 juta.
Pihak BGN menegaskan bahwa motor Emmo JVX GT dilengkapi baterai berkapasitas lebih tinggi, motor listrik berdaya 4,5 kW, serta sistem kontrol yang lebih canggih dibandingkan model yang dijual di pasar internasional. Selain itu, motor tersebut dilaporkan sudah teruji ketahanan pada suhu tinggi dan kondisi jalan berbatu, yang dianggap penting untuk daerah‑daerah pedesaan.
Sementara itu, KPK tetap menuntut bukti konkret bahwa proses pengadaan sudah melalui analisis kebutuhan yang komprehensif. “Jika spesifikasi tidak merata di semua lokasi, maka keputusan tender harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif,” ujar Budi Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta.
Pengamat kebijakan publik mencatat bahwa pengadaan motor listrik dengan harga hampir Rp50 juta per unit, termasuk PPN 12 persen, masih berada di luar anggaran rutin pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai alokasi dana tambahan dan apakah ada mekanisme pengawasan internal di BGN untuk memastikan nilai uang publik terjaga.
Dalam rangka menenangkan publik, BGN berjanji akan membuka data teknis lengkap motor Emmo JVX GT serta melaporkan hasil audit internal kepada KPK. Pemerintah juga berencana memperluas jaringan dealer resmi untuk memastikan layanan purna jual yang memadai, terutama di wilayah‑wilayah terpencil.
Kesimpulannya, motor MBG Emmo JVX GT memang memiliki “saudara kembar” desain dengan produk asal China, namun perbedaan teknis, standar kualitas, dan konteks penggunaan yang berbeda menjadi faktor utama yang dipertahankan oleh BGN. Di sisi lain, pengawasan KPK menyoroti pentingnya transparansi dalam proses lelang, pemilihan vendor, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Jika semua pihak dapat menyelesaikan isu‑isu tersebut secara terbuka, motor listrik ini berpotensi menjadi aset strategis dalam memperkuat distribusi gizi di seluruh Indonesia.
