GemaWarta – 05 Mei 2026 | Ribuan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) turun ke Jalan Jenderal Sudirman pada Senin, 4 Mei 2026, menggelar aksi protes di depan kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Aksi yang dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa UI (BEM UI) menyoroti penolakan tegas terhadap rencana pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kampus, yang secara umum dikenal sebagai SPPG UI. BEM UI menilai kebijakan tersebut tidak relevan dengan kebutuhan utama pergurunan tinggi, terutama di tengah tingginya biaya kuliah, rendahnya kesejahteraan dosen, dan fasilitas pendukung yang masih stagnan.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Ia menekankan bahwa alokasi anggaran MBG (Makan Bersama Gratis) harus dicabut dan dievaluasi secara menyeluruh, serta dana tersebut dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, baik dosen tetap maupun honorer. Selain itu, BEM UI menuntut pemerataan kualitas pendidikan melalui perbaikan infrastruktur, pemerataan guru, serta akses fasilitas yang terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.
- Cabut anggaran MBG dan lakukan evaluasi total.
- Wujudkan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan.
- Pemerataan kualitas pendidikan nasional melalui infrastruktur dan akses yang adil.
- Jamin pendidikan bebas kekerasan dan bias gender.
- Tolak komersialisasi serta neoliberalisasi pendidikan yang membebani masyarakat.
Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi, termasuk BEM SI Rakyat Bangkit, BEM SI Kerakyatan, Universitas Pancasila, dan Universitas Nasional, turut memegang poster dengan slogan kritis seperti “Bayar SPPG mampu, bayar guru tidak mampu” dan “Dana MBG dimaksimalkan, dana pendidikan diminimalkan”. Poster-poster tersebut mencerminkan rasa frustrasi mahasiswa terhadap kebijakan yang dianggap mengutamakan kepentingan komersial di atas kualitas pendidikan.
Sementara itu, rektor UI, Prof. Heri Hermansyah, memberikan pandangannya dalam sebuah pernyataan resmi. Ia menegaskan bahwa inti tugas utama universitas tetap pada pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, pendirian SPPG di UI harus melalui kajian mendalam dan tidak boleh mengganggu fokus akademik. Prof. Heri menambahkan bahwa jika ada unit usaha kampus yang relevan, seperti Wisma Makara yang memiliki dapur, barulah potensi pengelolaan SPPG dapat dipertimbangkan, bukan sebagai tanggung jawab utama fakultas akademik.
Pernyataan rektor tersebut mendapat respons positif dari sebagian mahasiswa, namun tetap ada perbedaan pandangan. Wamendik Pendidikan, Teknologi, dan Inovasi, Fauzan, yang juga hadir di lokasi demo, menyatakan kesiapan kementerian untuk mendengarkan semua tuntutan. Ia menegaskan tidak ada rencana penutupan program studi, melainkan penataan yang bertujuan memperkuat kualitas program. Fauzan juga menekankan pentingnya penanganan kasus pelecehan seksual di kampus dengan tegas.
Dalam konteks kebijakan nasional, Badan Gizi Nasional (BGN) memang telah menyarankan agar perguruan tinggi mempertimbangkan pembentukan setidaknya satu SPPG sebagai sarana praktikum gizi. Namun, BEM UI berargumen bahwa prioritas harus diarahkan pada perbaikan kesejahteraan dosen, penurunan biaya kuliah, serta peningkatan mutu akademik sebelum menambah unit layanan non-akademik yang berpotensi menambah beban operasional.
Demonstrasi ini mencerminkan ketegangan antara kebijakan pemerintah yang berupaya mengintegrasikan layanan gizi di lingkungan kampus dengan aspirasi mahasiswa yang menuntut alokasi anggaran lebih adil. Sejumlah analis pendidikan berpendapat bahwa dialog konstruktif antara pihak kampus, kementerian, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk menemukan solusi yang tidak mengorbankan kualitas pendidikan.
Ke depannya, BEM UI menegaskan akan terus memantau perkembangan kebijakan MBG dan SPPG, serta menuntut transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan. Sementara itu, pihak rektorat UI berjanji akan menyusun kajian teknis mengenai potensi SPPG UI, termasuk analisis biaya-manfaat dan dampaknya terhadap proses belajar mengajar.
Jika tuntutan mahasiswa tidak diakomodasi, potensi aksi lanjutan dapat terjadi, mengingat sejarah protes mahasiswa UI yang sering menjadi katalis perubahan kebijakan publik di Indonesia. Semua pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang menyeimbangkan kepentingan akademik, kesejahteraan tenaga pendidik, dan kebutuhan layanan gizi kampus.
