GemaWarta – 07 Juni 2026 | Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) telah memasuki tahap pembahasan intensif di DPR RI. Pemerintah telah menyerahkan 112 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi UU Polri, yang mencakup 32 perubahan yang disetujui antara DPR dan pemerintah, serta 36 usulan pemerintah untuk mengubah redaksional RUU Kepolisian tanpa mengubah isi pasal.
Salah satu poin penting dalam revisi UU Polri adalah penempatan polisi aktif di jabatan sipil. Pemerintah telah mengusulkan 28 pasal baru dalam RUU Kepolisian, termasuk ketentuan mengenai penempatan polisi aktif di jabatan sipil yang berkaitan erat dengan fungsi kepolisian. Namun, penempatan polisi aktif di jabatan sipil murni yang tidak berkaitan dengan fungsi kepolisian masih memerlukan ketentuan yang jelas.
Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eddy Hiariej, revisi UU Polri bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas kepolisian. Ia juga menekankan bahwa penempatan polisi aktif di jabatan sipil harus diatur secara limitatif dan tidak boleh bertumpu pada keputusan kapolri atau diskresi administrasi internal.
Revisi UU Polri juga membahas mengenai Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), yang akan diatur dalam Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, dan Pasal 39D. Kompolnas akan memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengontrol kepolisian, serta memastikan bahwa kepolisian menjalankan tugasnya dengan profesional dan akuntabel.
Dalam revisi UU Polri, pemerintah juga mengusulkan agar anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, termasuk di kementerian dan lembaga lainnya. Namun, hal ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dan ketentuan yang jelas.
Revisi UU Polri diharapkan dapat meningkatkan kualitas kepolisian dan memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien, serta memenuhi harapan masyarakat.
Kesimpulan, revisi UU Polri merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas kepolisian dan memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Dengan penempatan polisi aktif di jabatan sipil yang berkaitan erat dengan fungsi kepolisian, serta pengaturan yang jelas dan limitatif, diharapkan kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
