GemaWarta – 09 Juni 2026 | Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan di rapat paripurna.
PDIP menekankan bahwa perubahan Undang-Undang Polri harus tetap berpegang pada prinsip negara hukum, supremasi sipil, netralitas, akuntabilitas publik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta mengatakan perubahan Undang-Undang Polri harus tetap berpegang pada prinsip negara hukum, supremasi sipil, netralitas, akuntabilitas publik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
PDIP juga menekankan pentingnya menata jenjang karier, meritokrasi, regenerasi, dan kaderisasi agar tidak menghambat kesempatan promosi bagi personel yang berprestasi.
Sementara itu, Mabes TNI menyatakan kesiapan penuh 24 jam untuk mengantisipasi potensi gejolak sosial dan aksi demo besar dalam waktu dekat.
Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, menyatakan bahwa seluruh jajaran prajurit pada prinsipnya selalu dalam kondisi siaga penuh.
Brigjen Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI siap bergerak kapan saja jika dibutuhkan, namun belum melakukan langkah antisipasi khusus atau pengamanan luar biasa terkait isu pergerakan massa tersebut.
Pemerintah juga diminta untuk membangun kilang baru Elpiji untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi impor.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendesak pemerintah segera membenahi sistem komunikasi publik karena fenomena pemblokiran barcode BBM bersubsidi secara sepihak di berbagai daerah menuai kritik tajam.
PDIP juga mendesak adanya sinkronisasi regulasi yang cepat antara Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, hingga PT Pertamina (Persero) agar kebijakan yang dikeluarkan tidak tumpang tindih dan membingungkan masyarakat.
Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang terkoordinasi, jelas, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.
DPR meminta pemerintah membangun sistem komunikasi publik yang transparan dan terintegrasi.
Dengan begitu, setiap pelaku usaha bisa mengetahui lebih awal jika ada perubahan regulasi atau verifikasi data kepemilikan barcode subsidi.
Langkah penguatan koordinasi lintas sektor ini diharapkan segera terealisasi demi menjamin pasokan energi tetap aman, sekaligus menjaga stabilitas aktivitas ekonomi dan jalur distribusi logistik nasional.
Kesimpulan, PDIP menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dan transparansi dalam pengambilan kebijakan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
