GemaWarta – 21 April 2026 | Jawa Tengah – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan peran strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam menghidupkan kembali ekonomi mikro di provinsi ini. Pada rapat kerja Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Tengah, ia mengumumkan serangkaian langkah besar, termasuk rekrutmen 30.000 sarjana untuk mengisi posisi manajer KDKMP serta upaya kurasi produk UMKM lokal agar dapat dipasarkan melalui jaringan gerai KDKMP yang kini telah mencapai lebih dari 8.500 unit.
Sejak program KDKMP diluncurkan, pemerintah telah membangun ribuan unit gerai, gudang, dan sarana pendukung di seluruh desa. Data resmi Kemenkop menunjukkan bahwa sebanyak 83.374 KDKMP telah memperoleh badan hukum, dengan 4.200 unit sudah selesai 100 % dan siap beroperasi. Dari total gerai yang ada, 75,8 % telah beroperasi secara penuh, menyerap kebutuhan pokok warga, menyalurkan hasil produksi petani, serta menjadi kanal distribusi bantuan sosial pemerintah.
Berikut rangkuman data utama KDKMP di Jawa Tengah:
| Indikator | Jumlah |
|---|---|
| Gerai KDKMP beroperasi | 8.523 unit |
| Gerai selesai 100 % | 4.200 unit |
| Jumlah koperasi aktif di Jateng | 19.022 koperasi |
| Anggota koperasi | 6,22 juta orang |
Ferry menekankan bahwa KDKMP harus menjadi ruang bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal, bukan dipenuhi oleh barang impor atau distributor besar. Untuk mewujudkan hal ini, ia mengusulkan tiga tahapan utama: kurasi produk, inkubasi bisnis, dan dukungan pembiayaan bersama antara Kemenkop, Dekopin, dan Dekopinwil.
Inisiatif konkret yang direncanakan meliputi:
- Penyediaan alat pengering hasil pertanian, pengatur suhu buah dan sayuran, serta fasilitas pendukung peternakan untuk meningkatkan kualitas produk petani.
- Pendirian SPBU solar di wilayah pesisir yang dilengkapi pabrik es batu, khusus untuk mendukung nelayan setempat.
- Pembangunan toko rakyat serba ada (Toraserá) sebagai pusat distribusi kebutuhan KDKMP, yang dapat dikelola oleh koperasi existing atau badan usaha milik daerah.
Langkah paling menonjol adalah program rekrutmen massal 30.000 sarjana yang ditujukan untuk mengisi posisi manajer KDKMP. Program ini, yang diumumkan dalam kuliah umum di Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, menargetkan lulusan D3‑S1 dari berbagai disiplin ilmu. Calon manajer akan bekerja sebagai pegawai dengan status PKWT BUMN, ditempatkan di Dinas Koperasi daerah serta di masing‑masing gerai KDKMP. Dengan tenaga profesional baru, diharapkan tata kelola koperasi desa menjadi lebih modern, transparan, dan kompetitif.
Rekrutmen ini tidak hanya memperkuat SDM, tetapi juga menciptakan peluang kerja bagi generasi muda. Persyaratan meliputi usia maksimal 35 tahun, IPK minimal 2,75, serta kemampuan adaptasi digital. Proses seleksi mencakup tes administrasi, wawancara, dan penilaian kompetensi manajerial. Pendaftaran dapat diakses melalui portal resmi PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut baik inisiatif ini, menyatakan bahwa koperasi dengan kepengurusan baru dapat menjadi “warna baru” dalam menurunkan beban masyarakat dari praktik pinjaman online dan rentenir. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Kemenkop, dan pelaku usaha lokal untuk memastikan setiap desa memiliki akses ke layanan keuangan, pasar, dan infrastruktur produksi.
Ketua Dekopinwil Jawa Tengah, Sri Hartini, menegaskan tekad pengurus untuk menjadikan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang modern dan mampu bersaing. Tantangan utama yang dihadapi meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, akses permodalan, serta adopsi digitalisasi. Dalam rapat kerja, ia merumuskan kebijakan strategis untuk mengatasi hambatan tersebut, termasuk program pelatihan digital bagi anggota koperasi dan pembentukan jaringan logistik terpadu.
Dengan dukungan penuh dari Menteri Koperasi, pemerintah provinsi, dan komunitas UMKM, KDKMP diproyeksikan menjadi pilar ekonomi berkelanjutan di desa-desa Jawa Tengah. Keberhasilan program ini diharapkan menjadi contoh bagi wilayah lain, menegaskan kembali posisi koperasi sebagai instrumen konstitusional untuk kemakmuran bersama.
