GemaWarta – 22 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menggelar pertemuan tertutup di Hotel JS Luwansa, Kuningan, untuk memberi penjelasan terkait polemik ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM). Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh yang terlibat dalam perundingan damai Malino I (Poso) dan Malino II (Maluku), termasuk perwakilan gereja Protestan Maluku, umat Islam, serta aktivis politik.
JK menegaskan bahwa isi ceramah di Masjid UGM pada bulan Ramadan lalu tidak mengandung unsur penistaan agama. Menurutnya, ceramah tersebut merupakan analisis sosiologis tentang konflik bersenjata di Poso dan Ambon, serta upaya menjelaskan mengapa agama sering dipakai sebagai alat legitimasi kekerasan. “Apa yang saya sampaikan adalah fakta sejarah, bukan doktrin agama,” ujarnya kepada wartawan.
Berikut daftar tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut:
- Pendeta John Ruhulessin (Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku)
- Pendeta Rinaldi Damanik (delegasi Malino I)
- Ustaz Sugiyanto Kaimuddin (delegasi Muslim Malino I)
- Pendeta Rudolf Metusala
- Pendeta Jetroson Rense
- Pendeta Dajaramo Tasiabe
- Ustaz Muh. Amin
- Ustaz Samsul Lawenga
- Ustaz Mualim Fauzil
- Prof. Hasbullah Toisutta
- Ustaz Hadi Basalamah
Pendeta John Ruhulessin menegaskan bahwa JK tidak berniat menista agama Kristen. Ia menambahkan, “Jika doktrin agama dijalankan sebagaimana mestinya, konflik di Maluku tidak akan pernah terjadi. Yang terjadi justru agama dipakai sebagai pembenaran kekerasan.” Pendeta Rinaldi Damanik memberikan penilaian serupa, menyebut ceramah JK sebagai “analisis sosiologis tentang realitas pahit konflik” dan menolak interpretasi bahwa JK menyebarkan ajaran teologis yang menyesatkan.
Selama sesi tanya jawab, JK menyoroti tuduhan yang dilontarkan oleh politisi PSI, Ade Armando, yang mengkritik ceramahnya. JK menegaskan, “Ade Armando, jangan ngomong seenaknya. Saya menyampaikan fakta yang terjadi 25 tahun lalu, bukan provokasi agama.” Ia menambahkan bahwa pihak-pihak yang menuduh penistaan agama harus memahami konteks sejarah konflik Poso‑Ambon.
Dalam konferensi pers setelah pertemuan, JK meminta media untuk menyebarkan klarifikasi yang diberikan oleh para tokoh perdamaian, agar masyarakat tidak terpecah belah oleh fitnah. “Masyarakat harus tahu bahwa tuduhan penistaan agama tidak berdasar, melainkan hasil kesalahpahaman,” ujar JK.
Para tokoh yang hadir juga menegaskan pentingnya menjaga narasi sejarah konflik agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah. Mereka menyerukan dialog inter‑agama yang berkelanjutan dan menolak segala bentuk penghasutan yang dapat menimbulkan kembali ketegangan.
Sejumlah laporan kepolisian terkait penyebaran potongan video ceramah JK dan komentar politikus seperti Ade Armando masih dalam proses penyelidikan. Namun, JK menolak menempuh jalur hukum, menyerahkan penyelesaian kepada masyarakat yang merasa dirugikan.
Dengan pertemuan ini, JK berharap dapat meredam spekulasi publik dan menegaskan kembali perannya sebagai mediator damai pada masa konflik Poso‑Ambon. Ia mengajak semua pihak untuk bersama‑sama mengedukasi publik tentang fakta sejarah, sehingga tidak ada ruang bagi misinformasi yang dapat memperuncing perpecahan agama di Indonesia.
