GemaWarta – 24 April 2026 | Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menegaskan bahwa calon presiden (capres) harus berasal dari kader partai. Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis, 23 April 2026, di Jakarta, menandai posisi kuat partai politik dalam mengatur proses seleksi calon pemimpin tertinggi negara.
Irma menekankan bahwa keharusan menjadi kader partai akan menumbuhkan motivasi dan rasa tanggung jawab moral terhadap partai. “Sebagai kader, jenjang karier di dalam partai akan mendorong kesetiaan dan akuntabilitas,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa figur-figur yang ingin mencalonkan diri sebagai capres atau wakil presiden (cawapres) harus terlebih dahulu masuk ke dalam sistem kaderisasi partai untuk memperoleh dukungan resmi.
Usulan KPK tidak hanya terbatas pada persyaratan capres, melainkan juga mencakup revisi Pasal 29 Undang-Undang Partai Politik. Rancangan perubahan meliputi penambahan klasifikasi keanggotaan menjadi anggota muda, madya, dan utama, serta penetapan batas waktu minimal bergabung dalam partai sebelum dapat dicalonkan. Selain itu, KPK mengusulkan persyaratan kaderisasi berjenjang bagi calon anggota DPR, DPRD, serta calon kepala daerah.
NasDem menegaskan bahwa partainya telah memiliki sistem kaderisasi yang terstruktur melalui Akademi Bela Negara (ABN). Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menjelaskan bahwa ABN menjadi pusat pendidikan politik yang menghasilkan kader berkompetensi sejak awal berdirinya partai.
- Akademi Bela Negara (ABN) menyelenggarakan pelatihan berjenjang setiap tahun.
- Sistem ini mencakup level pratama, madya, utama, hingga guru kader.
- NasDem menilai diri sebagai pelopor dalam penerapan akademi kaderisasi terintegrasi.
Reaksi dari partai lain pun beragam. Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mengakui pentingnya kaderisasi namun menilai kebijakan mewajibkan capres menjadi kader partai tidak mudah diterapkan. Ganjar menekankan bahwa calon presiden dapat muncul dari luar partai, sehingga fleksibilitas tetap diperlukan. Ia menambahkan bahwa penilaian publik sebaiknya tetap didasarkan pada rekam jejak, pendidikan, dan pengalaman nyata calon.
Sekretaris Jenderal PKB, Hasanuddin Wahid, menyambut usulan KPK dengan positif, menyebutnya sebagai langkah menarik untuk memperkuat peran partai dalam mencetak pemimpin berkualitas. Menurutnya, mewajibkan capres dan cawapres berasal dari kader partai akan memaksa partai politik memperkuat fungsi pendidikan politiknya, sehingga demokrasi Indonesia semakin kuat.
KPK sendiri mengungkapkan bahwa sektor politik masih rawan korupsi, terutama terkait dengan tata kelola internal partai. Dalam 20 kajian strategis yang dirilis pada 2025, KPK menyoroti empat persoalan utama: belum adanya roadmap pendidikan politik, standar sistem kaderisasi terintegrasi, sistem pelaporan keuangan partai, dan ketidakjelasan lembaga pengawasan dalam Undang-Undang Partai Politik.
Dengan menambahkan klausul kaderisasi dalam persyaratan capres, KPK berharap dapat menutup celah korupsi yang sering muncul saat calon mengabaikan partai setelah terpilih. Irma menegaskan bahwa tanggung jawab moral kepada partai akan meminimalisir fenomena “colong playu” yang kerap terjadi pada pejabat yang melupakan akar partainya.
Namun, usulan mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai menjadi dua periode menimbulkan perdebatan. Irma mengakui potensi perdebatan, namun tetap menekankan pentingnya adanya mekanisme suksesi yang jelas agar partai tetap stabil bila terjadi pergantian kepemimpinan.
Secara keseluruhan, dukungan NasDem terhadap usulan KPK memperlihatkan tren kuat partai politik Indonesia dalam menginternalisasikan proses rekrutmen pemimpin nasional. Jika diterapkan, kebijakan ini dapat meningkatkan akuntabilitas, memperkuat struktur partai, dan menurunkan risiko korupsi politik. Namun, tantangan implementasi tetap ada, terutama terkait fleksibilitas calon luar partai dan penyesuaian regulasi yang komprehensif.
Dengan momentum ini, pengamat politik memperkirakan bahwa reformasi kaderisasi akan menjadi agenda penting menjelang pemilihan umum berikutnya, menuntut kolaborasi antara KPK, legislatif, dan partai politik untuk mewujudkan sistem politik yang lebih bersih dan bertanggung jawab.
