GemaWarta – 25 April 2026 | Jakarta, 24 April 2026 – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengonfirmasi bahwa 15 warga sipil tewas dalam bentrokan bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Insiden yang terjadi pada 14 April 2026 menambah daftar peristiwa paling mematikan tahun ini dan memicu status darurat keamanan selama 14 hari di wilayah tersebut.
Menurut Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, tim penyelidikan masih menghadapi kendala untuk menembus dua distrik konflik yang masih bergejolak. Namun, ia menegaskan bahwa sejumlah korban yang berhasil keluar telah diwawancarai, sehingga pihaknya sudah memiliki gambaran awal tentang kronologi peristiwa. “Kami belum dapat masuk ke zona konflik, tetapi saksi yang keluar sudah memberi kami informasi penting,” ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring.
Data awal yang dihimpun Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menunjukkan bahwa selain 15 warga sipil tewas, ada tujuh orang lain yang mengalami luka-luka. Pigai menambahkan bahwa pencarian data masih berlanjut untuk memastikan identitas semua korban, termasuk beberapa anggota TNI yang dilaporkan juga menjadi korban dalam bentrokan tersebut.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mengungkap adanya kesaksian yang menyebut pelaku menembak mengenakan pakaian loreng. “Ada saksi yang menyebut seseorang dengan senjata dan baju loreng, itu masih menjadi bagian penting dalam penyelidikan kami,” kata Ramandey. Kesaksian ini menambah keraguan mengenai apakah pelaku adalah anggota TNI, anggota OPM yang menyamar, atau pihak lain yang terlibat.
Reaksi masyarakat sipil juga menguat, khususnya suara perempuan Papua. Kelompok “Suara Perempuan Papua Bersatu” secara terbuka mengecam kekerasan tersebut, menuntut penyelidikan independen dan penghentian operasi militer yang dianggap memperparah situasi. “Kami menolak segala bentuk kekerasan yang menargetkan warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Pemerintah harus memastikan keamanan dan keadilan bagi semua warga Papua,” seruan mereka dalam sebuah pernyataan yang disebarkan lewat media sosial.
Pemerintah daerah Papua Tengah, melalui Pejabat Sekda Puncak Nenu Tabuni, menegaskan bahwa fokus utama selama masa darurat adalah identifikasi korban, evakuasi, serta pemulihan infrastruktur yang rusak. Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan aparat keamanan dan lembaga HAM terus dipertahankan untuk menghindari korban tambahan.
Tragedi ini menyoroti kompleksitas konflik bersenjata di Papua, di mana perbedaan narasi antara aparat keamanan, kelompok separatis, dan masyarakat sipil seringkali menimbulkan kebingungan. Komnas HAM menekankan pentingnya proses pendalaman fakta, termasuk verifikasi keberadaan pelaku berseragam loreng, serta upaya penegakan hukum yang transparan.
Dengan 15 warga sipil tewas dan sejumlah luka-luka, peristiwa ini menjadi peringatan keras akan perlunya penyelesaian damai. Semua pihak diimbau untuk menahan diri, menghormati hak asasi, dan bekerja sama demi mengakhiri siklus kekerasan yang telah merenggut banyak nyawa di Puncak, Papua Tengah.
