GemaWarta – 14 April 2026 | Ketika publik menyoroti belanja motor listrik Badan Gizi Nasional (BGN) yang mencapai miliaran rupiah, sorotan tak terduga kini mengarah pada gedung kantor pemenang tender yang menjadi pusat kontroversi. Kantor tersebut, yang terletak di kawasan Citeurup, Bogor, menonjol dengan interior mewah, perabotan modern, dan fasilitas lengkap, namun anehnya tidak terdapat papan nama resmi yang menandakan siapa pemiliknya. Keadaan ini menimbulkan kebingungan di antara warga sekitar yang bahkan tidak mengetahui identitas perusahaan yang menempati ruang kantor berkelas itu.
Keberadaan kantor yang tampak eksklusif itu menjadi sorotan ketika aparat kepolisian sempat mengawal gedung tersebut pada awal pekan ini. Menurut laporan, penjagaan polisi bertujuan memastikan keamanan dan ketertiban akibat meningkatnya kerumunan warga yang ingin melihat secara langsung kondisi interior yang dipenuhi lampu LED, furnitur kulit, serta ruang rapat dengan peralatan audio‑visual canggih. Namun, tidak ada satu pun tanda nama atau logo perusahaan yang terpampang di fasad maupun lobi utama, sehingga warga yang datang hanya melihat kemewahan tanpa petunjuk siapa yang bertanggung jawab.
Situasi ini menambah dimensi baru pada perdebatan publik mengenai transparansi pengadaan barang dan jasa BGN. Kepala BGN, Dadan Hindayana, baru-baru ini mengeluarkan klarifikasi resmi terkait anggaran motor listrik, event organizer (EO), laptop, hingga perlengkapan lain yang sempat beredar rumor mencapai triliunan rupiah. Dalam siaran pers yang dirilis pada 13 April 2026, Dadan menegaskan tidak ada pemborosan dalam pelaksanaan anggaran, serta menolak klaim bahwa pengadaan motor listrik mencapai 70.000 unit. Ia menjelaskan bahwa hingga 20 Maret 2026, hanya 21.801 unit dari total 25.644 unit yang berhasil diselesaikan, dengan persentase penyelesaian sebesar 85,01 persen.
Motor listrik yang diproduksi di Citeurup, Bogor, memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 48,5 persen dan ditujukan untuk membantu mobilitas kepala Satuan Pengawas Perdagangan (SPPG). Harga per unit ditetapkan Rp 42 juta, lebih murah dibandingkan harga pasar yang mencapai Rp 52 juta. Meskipun demikian, anggaran untuk pembelian motor listrik tersebut akhirnya dihentikan oleh pemerintah setelah muncul polemik publik.
Penggunaan jasa EO eksternal senilai Rp 113 miliar juga menjadi bagian dari klarifikasi BGN. Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak memiliki EO internal, sehingga melibatkan pihak ketiga dianggap perlu untuk menyelenggarakan kegiatan secara terpusat dan sistematis. Pengembalian sisa dana ke kas negara dilakukan bersamaan dengan penihilan Realisasi Penatausahaan Anggaran (RPATA) pada tahap kedua.
Kondisi kantor mewah tanpa identitas ini menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara perusahaan yang memenangkan tender motor listrik dan fasilitas yang mereka gunakan. Beberapa warga melaporkan bahwa meski terlihat modern, kantor tersebut tidak menampilkan nama perusahaan pada pintu masuk, papan reklame, atau bahkan stiker nama di meja kerja. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa pemiliknya mungkin berusaha menghindari sorotan publik terkait keterkaitan dengan pengadaan BGN yang kontroversial.
Sejumlah pakar tata kelola publik menilai bahwa kurangnya transparansi pada identitas penyedia barang dan jasa dapat memperburuk persepsi korupsi atau nepotisme. Menurut mereka, kehadiran papan nama bukan sekadar formalitas, melainkan elemen penting dalam akuntabilitas publik. Tanpa identitas yang jelas, masyarakat sulit menilai apakah perusahaan tersebut memang memenuhi standar kualitas, atau sekadar memanfaatkan kesempatan tender untuk menonjolkan citra mewah tanpa tanggung jawab sosial.
Polisi yang mengawal kantor tersebut menyatakan bahwa penempatan pasukan bersifat preventif, mengingat potensi aksi protes yang dapat memicu kerusuhan. Mereka menegaskan bahwa pengamanan tidak menandakan adanya pelanggaran hukum, melainkan upaya menjaga ketertiban umum di tengah ketidakpastian informasi.
Kesimpulannya, meskipun BGN telah berupaya menjelaskan alur pengadaan motor listrik dan penggunaan anggaran, fenomena kantor pemenang tender yang mewah namun tidak beridentitas menambah lapisan keraguan di benak publik. Transparansi dalam penunjukan perusahaan, penempatan identitas visual, serta keterbukaan mengenai penggunaan fasilitas menjadi langkah penting untuk meredam kecurigaan dan memastikan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
