Politik

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto: Antara Pujian dan Kritik

×

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto: Antara Pujian dan Kritik

Share this article
Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto: Antara Pujian dan Kritik
Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto: Antara Pujian dan Kritik

GemaWarta – 15 Agustus 2026 | Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 14 Agustus 2026, mendapat berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengapresiasi sejumlah capaian yang disampaikan Presiden Prabowo, namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada angka capaian, tetapi juga memastikan manfaat program prioritas benar-benar dirasakan masyarakat.

Deni mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki anggaran besar, namun kualitas pelaksanaan dan aspek keamanan pangan tidak boleh ditawar. Sementara itu, Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) mengkritik pidato kenegaraan Presiden Prabowo, menyebutnya hanya sebagai upaya membangun sentimen populisme simbolik dan mengabaikan persoalan mendasar seperti kelaparan serta ekonomi masyarakat.

🔖 Baca juga:
Prabowo Subianto Gelar Pertemuan Empat Mata dengan Kapolri, Fokus pada Keamanan Nasional dan Reformasi Kepolisian

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah, juga mengkritisi pidato Presiden Prabowo, menyebutnya penuh paradoks. Menurutnya, pidato Presiden Prabowo lebih menonjolkan program baru serta klaim ekonomi dan sosial, ketimbang evaluasi kinerja pemerintah pada ekonomi riil dan pendidikan.

Di sisi lain, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengapresiasi capaian pemerintahan Presiden Prabowo, terutama keberhasilan Indonesia mencapai swasembada delapan komoditas pangan dalam satu tahun. Pemerintah juga telah memangkas 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga pupuk sekitar 20 persen.

🔖 Baca juga:
Logis 08 Tolak Gulingkan Prabowo: “Tidak Wajar, Kami Lawan”

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menegaskan independensi bursa tetap menjadi perhatian dalam proses demutualisasi, termasuk apabila saham bursa nantinya dimiliki Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara. OJK tetap menjalankan fungsi pengawasan secara penuh untuk memastikan pasar modal berjalan transparan dan akuntabel.

Kesimpulan dari pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto adalah bahwa pemerintah telah bekerja dengan arah dan target yang semakin jelas, yaitu membangun kemandirian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, capaian angka tersebut harus terus diimplementasikan menjadi manfaat yang terasa sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

🔖 Baca juga:
Megawati Ungkap China Punya Rencana 200 Tahun ke Depan, Indonesia Masih Poco-Poco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *