GemaWarta – 02 Mei 2026 | Koalisi Sipil menolak keras rencana Pemerintah yang diusulkan oleh Menteri Keuangan Purbaya untuk menambah layer cukai rokok. Kebijakan tersebut dianggap akan memperburuk beban industri tembakau dan mengancam lapangan kerja jutaan pekerja, terutama di daerah penghasil tembakau.
Pada aksi May Day yang digelar di Yogyakarta, ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM‑SPSI) DIY serta Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) DIY menuntut agar rencana kenaikan cukai tidak dilanjutkan. Ketua Pusat FSP RTMM‑SPSI DIY, Waljid Budi Lestarianto, menyampaikan bahwa regulasi terbaru, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, sudah menekan sektor tembakau secara signifikan.
“PP 28/2024 adalah lonceng kematian bagi industri tembakau serta makanan dan minuman,” tegas Waljid dalam orasinya. “Aturan-aturan yang mengatur penetapan layer cukai baru, pembatasan kadar tar dan nikotin, serta rencana kemasan rokok polos tanpa merek akan menurunkan daya saing produk kretek nasional dan mengurangi permintaan secara drastis.”
Menurut data internal asosiasi, cukai rokok di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar Rp 800 miliar per tahun. Sebagian kecil, yakni 3 persen, dialokasikan sebagai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk kesejahteraan buruh dan petani tembakau. Namun, pemerintah berencana memangkas anggaran DBH CHT sebesar hampir 60 persen pada tahun 2026, dari Rp 22 miliar menjadi hanya Rp 9 miliar.
- Penurunan alokasi DBH CHT diperkirakan akan mengurangi bantuan sosial bagi pekerja tembakau.
- Kenaikan layer cukai akan meningkatkan harga jual rokok, berpotensi menurunkan volume penjualan.
- Pembatasan kadar tar dan nikotin dapat memaksa produsen melakukan reformulasi yang mahal.
Para buruh menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya merugikan produsen legal yang patuh pajak, tetapi juga mengancam mata pencaharian mereka. “Setiap kenaikan cukai adalah ancaman bagi keberlangsungan pekerjaan kami,” kata Waljid. “Jika produksi turun, otomatis pemutusan hubungan kerja akan meningkat, memperparah tingkat pengangguran di wilayah produksi tembakau.”
Koalisi Sipil yang terdiri atas partai-partai progresif serta organisasi masyarakat sipil, menegaskan bahwa regulasi semacam ini harus melalui proses yang transparan dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Mereka menolak pendekatan otoriter yang hanya mengandalkan keputusan eksklusif kementerian.
Sebagai respons, koalisi mengajukan usulan revisi terhadap PP 28/2024, termasuk penundaan penetapan layer cukai baru hingga ada kajian dampak ekonomi yang komprehensif. Mereka juga menuntut agar alokasi DBH CHT dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, mengingat peran penting dana tersebut bagi kesejahteraan buruh.
Dalam konferensi pers setelah aksi, perwakilan Koalisi Sipil menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara tujuan kesehatan publik dan keberlanjutan ekonomi sektor tembakau. “Kami mengakui perlunya upaya mengurangi konsumsi rokok demi kesehatan masyarakat, namun kebijakan harus bersifat proporsional dan tidak menimbulkan efek samping sosial yang besar,” ujar juru bicara koalisi.
Pengamat ekonomi menilai bahwa penambahan layer cukai dapat meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek, tetapi risiko penurunan produksi dan peningkatan pengangguran dapat menimbulkan beban fiskal tambahan melalui program bantuan sosial. Selain itu, kebijakan yang terlalu keras dapat mendorong munculnya pasar gelap yang sulit dikendalikan.
Dengan tekanan dari koalisi, serikat buruh, dan kelompok masyarakat sipil, pemerintah diperkirakan akan meninjau kembali rencana tersebut. Namun, keputusan akhir masih tergantung pada dinamika politik di dalam parlemen serta negosiasi antara kementerian keuangan dan pemangku kepentingan industri.
Situasi ini mencerminkan ketegangan antara upaya regulasi kesehatan dan perlindungan terhadap sektor ekonomi tradisional. Bagaimana pemerintah menyeimbangkan keduanya akan menjadi indikator penting bagi masa depan industri tembakau dan kesejahteraan jutaan pekerja yang tergantung padanya.
