GemaWarta – 04 Mei 2026 | Jakarta, 3 Mei 2026 – Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, menegaskan bahwa rasa takut bicara politik semakin menguasai masyarakat Indonesia sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik pada Oktober 2024. Data terbaru yang dirilis oleh SMRC bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa 53 persen responden pada survei Maret 2026 mengaku enggan membahas isu politik secara terbuka, naik dari 51 persen pada survei sebelumnya di Februari 2024.
Survei tersebut menelusuri tren persepsi publik sejak tahun 2004, ketika tingkat ketakutan hanya 24 persen. Pada Juli 2004, angka tersebut sempat turun menjadi 10 persen, namun kemudian kembali naik signifikan menjadi 43 persen pada Mei 2019. Lonjakan terbaru mencerminkan perubahan iklim politik yang dirasakan oleh warga, khususnya setelah Prabowo mengambil alih jabatan pada Oktober 2024.
Berikut rangkuman utama hasil survei Maret 2026:
| Isu | Persentase Responden |
|---|---|
| Takut bicara politik | 53 % |
| Menilai pemerintah mengabaikan konstitusi dan perundang‑undangan | 51 % |
| Menilai pemerintah jarang mengabaikan konstitusi | 38 % |
| Takut penangkapan semena‑mena oleh aparat | 58 % |
Menurut Saiful Mujani, lebih dari separuh masyarakat menilai bahwa pemerintahan Prabowo “sering atau selalu” mengabaikan konstitusi serta perundang‑undangan. Hanya 38 persen yang berpendapat bahwa pelanggaran tersebut jarang atau tidak pernah terjadi. Angka tersebut mengindikasikan adanya persepsi kuat tentang penegakan hukum yang tidak konsisten.
Selain itu, ketakutan akan penangkapan sewenang‑wenang oleh aparat meningkat tajam. Pada Februari 2024, 36 persen responden menyatakan rasa takut tersebut. Angka melonjak menjadi 51 persen pada Oktober 2024, tepat ketika Prabowo resmi menjabat, dan mencapai 58 persen pada survei Maret 2026. Saiful Mujani menilai bahwa peningkatan ini mencerminkan pengalaman pribadi warga yang merasa rentan terhadap tindakan represif, meski belum ada bukti kuantitatif yang mengaitkan kebijakan spesifik dengan penangkapan tersebut.
Saiful Mujani menekankan bahwa metodologi survei tetap konsisten sejak 2004, dengan pertanyaan yang sama diajukan secara periodik. “Konsistensi ini memungkinkan kami melihat dinamika persepsi publik secara longitudinal, dan data menunjukkan tren peningkatan ketakutan yang signifikan dalam dua tahun terakhir,” ujarnya dalam konferensi pers yang diadakan di kantor SMRC, Jakarta.
Para analis politik menafsirkan temuan ini sebagai sinyal potensi penurunan partisipasi politik di kalangan masyarakat umum. Ketakutan untuk mengemukakan pendapat dapat mengurangi kualitas debat publik, memperlemah mekanisme kontrol sosial, dan menurunkan legitimasi pemerintahan di mata rakyat. Di sisi lain, pemerintah Prabowo belum memberikan komentar resmi terkait temuan tersebut, namun menegaskan komitmen pada keamanan dan stabilitas nasional.
Pengamat menyoroti bahwa persepsi publik tentang pengabaian konstitusi dan perundang‑undangan dapat menimbulkan tekanan pada institusi yudikatif serta meningkatkan tuntutan reformasi hukum. Sementara itu, rasa takut akan penangkapan sewenang‑wenang dapat mendorong masyarakat mencari alternatif ruang aman, seperti media sosial anonim atau organisasi non‑pemerintah yang menawarkan perlindungan hukum.
Secara keseluruhan, data SMRC dan LSI menggambarkan lanskap politik Indonesia yang semakin dipenuhi kecemasan. Jika tren ini berlanjut, potensi dampak jangka panjang terhadap partisipasi pemilih, kebebasan berpendapat, dan kepercayaan terhadap institusi negara dapat menjadi tantangan utama bagi administrasi Prabowo dan generasi politik selanjutnya.
Pengamatan ini menegaskan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan warga, serta perlunya langkah konkret untuk menjamin kebebasan berpendapat tanpa rasa takut.
